Tidak Ada Larangan, HRS Bisa Pulang Kapan Saja

0

PolitikToday – Rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab ke tanah air seteah sekian lama bermukim di Makkah, Arab Saudi memang masih menuai kendala. Kepulangan HRS sekeluarga dikabarkan terkendala adanya aturan yang melarang kembali ke Indonesia. Namun hal itu dibantah Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie. Ronny menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali ke Indonesia.

Menurutnya, Habib Rizieq bisa kapan saja pulang dari Makkah, Saudi Arabia, sesuai Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang membolehkan negara untuk menerima warganya yang sah pulang usai berkunjung ke negara lain.

“Tidak ada warga Indonesia yang masih sah warga negaranya ditolak, dan itu sudah prinsip internasional,” ujarnya usai menghadiri peletakan batu pertama gedung baru Kantor Imigrasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/7).

Di samping itu, Ronny memastikan bahwa hingga saat ini paspor milik Habib Riziq masih berlaku. Kalaupun kedaluarsa, menurutnya Habib Rizieq bisa memperpanjang kembali paspornya.

“Kalau paspor tidak masalah. Paspor yang dimiliki WNI yang berada di luar negeri tentu berlaku sepanjang masa berlakunya lima tahun, kalau sudah habis pasti kita tarik kalau dia tidak memperpanjang,” kata Ronny.

Meski begitu, ia mengaku tidak ingat tanggal berakhirnya masa berlaku paspor yang dikantongi oleh Habib Rizieq. Ronni mengaku akan memeriksanya melalui sistem data yang saling terintegrasi di Keimigrasian. “Nanti kita sampaikan (tanggal masa berlakunya), kita cek dulu. Kita tahu seluruh paspor yang kita produksi, pasti diketahui melalui sistem,” tuturnya

Baca juga  Fahri Hamzah Sarankan AHY Nyapres

Sementara disisi lain Mantan Pengacara HRS, Kapitra Ampera kepada wartawan menyangsikan ada instansi di Indonesia yang meminta Habib Rizieq dicekal atau tidak diperbolehkan meninggalkan Saudi Arabia. “Pencekalan itu hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap orang yang meninggalkan atau keluar dari Indonesia disebabkan adanya permintaan dari instansi hukum,” jelas Kapitra.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here