Tiga Kejanggalan Penangkapan Aktivis Muslim Cyber Army

0
762
Tiga Kejanggalan Penangkapan Aktivis Muslim Cyber Army

Polisi baru saja mengamankan beberapa aktivis Muslim Cyber Army (MCA). Mereka disangka telah menyebarluarkan berita bohong, menghasut masyarakat untuk membenci seseorang atau sekelompok orang, serta menyebarluarkan virus jahat di internet. Tujuannya untuk menciptakan instabilitas. Konon ini ada kaitannya dengan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Tapi yang paling menarik bagi saya, bukan apa yang beberapa aktor MCA ini lakukan, melainkan apa yang polisi lakukan. Ada tiga kejanggalan yang saya pahami dalam kasus ini.

Pertama, mengapa baru sekarang? Saya yakin dan percaya keberadaan MCA versi bayaran ini seharusnya sudah bisa diprediksi dan diperkirakan jauh-jauh hari.

Seingat saya, MCA muncul menjelang atau pada proses Pilgub DKI Jakarta. Ada pula yang menyebutnya sebagai ekses, sisa-sisa dari pertarungan Jokowi vs Probowo di Pilpres 2014. Yang mana pun mulanya, yang jelas kelompok ini seharusnya terprediksikan.

Betapapun yang namanya kelompok yang dibentuk dan dibayar untuk menyebarkan berita hoax dan digerakkan secara terstruktur dan professional bukan barang baru. Negara-negara maju, utamanya negara adidaya, kerap menggunakan modus ini untuk menciptakan konflik horisontal di negara-negara tertentu.

Seingat saya, CIA pernah mengakui keterlibatannya dalam pembentukan ‘pasukan khusus’ untuk menyebarkan berita-berita bohong di media sosial untuk mengobarkan semangat pemberontakan di Mesir. Sewaktu Donald Trump dan Hilary Clinton berkompetisi dalam Pilpres AS, muncul kabar hoaks bahwa Sri Paus memberikan dukungan resmi terhadap Trump.

Saya yakin dan percaya, modus yang sama juga dilakukan oleh instusi atau kelompok lainnya. Pasalnya di era digital ini masyarakat sudah menjadi budak gadget dan tak pernah lepas dari media sosial. Tingkat literasi yang rendah membuat mereka melahap berita-berita yang tersaji di medsos dan bernafsu menyebarkannya tanpa berpikir. Jika warga AS saja tertipu, apalagi Indonesia?

Baca juga  Alasan Menteri SM Dolar Tembus Rp14 Ribu, Guru Besar UII: Rakyat Semakin Sulit

Jadi amat mengherankan apabila polisi baru bisa mengendus MCA dan sebelumnya Saracean baru-baru ini. Pada saat kelompok ini sudah menjadi kelompok berbayar, punya jaringan nasional hingga luar negeri, punya system perekrutan dan operasi yang terstuktur. Seharusnya, polisi bisa bisa mendeteksi lebih dini. Bukankah kepolisian sudah memiliki unit khusus untuk kejahatan cyber?

Pertanyaan yang kedua, mengapa hanya MCA dan Saracean? Atau tegasnya: mengapa hanya dari kelompok kontra pemerintah? Kita sama-sama paham kabar hoaks juga menimpa para tokoh di luar lingkungan pendukung pemerintah. Ujaran kebencian dan hasutan juga menerpa tokoh-tokoh oposisi. Ambil contoh Susilo Bamabang Yudhoyono (SBY) yang pernah terpapar kabar hoaks bahwa ia mendanai orang untuk mengebom istana. Atau hoaks yang menuding SBY sebagai dalang dan pemodal dari aksi 411 dan 211.

Mengapa kelompok yang memfitnah SBY ini belum ditangkap? Mengapa tindakan kepolisian hanya berlaku terhadap kelompok siber oposisi, tapi kelihatan ogah-ogahan memberantas kelompok siber yang berada di posisi pro pemerintah? Apakah polisi telah bertindak diskriminatif? Melakukan tebang pilih?

Ketiga, mengapa polisi terkesan mengipas-ngipas suasana? Ambil contoh saat polisi menyebut adanya pimpinan dan konseptor konten-konten MCA. Mengapa polisi seolah-olah percaya begitu saja terhadap pengakuan para pelaku?

Baca juga  TNI Akan Dilibatkan Dalam Upaya Berantas Teroris

Yang saya pahami, MCA bukanlah suatu organisasi. MCA adalah kerumunan warganet yang berkumpul karena kesamaan isu. Ciri khasnya adalah setiap orang bebas keluar masuk, saling berkontribusi dalam memberikan dan menyebarluaskan konten, dan tidak menjadikan hal ini sebagai profesi. Jadi mirip seperti gerakan kampanye petisi online itu kira-kira.

Sehingga amat mengherankan apabila MCA mendadak muncul dengan email, nomor rekening, atau menggunakan wadah terstruktur. MCA menjadi MCA plus, MCA bayaran. Apakah mereka benar-benar MCA, atau sekelompok orang yang memanfaatkan nama besar MCA?

Tiga hal ini yang menurut saya perlu dijawab oleh pihak kepolisian. Pengusutan tuntas harus dilakukan, dan disampaikan secara terang benderang kepada rakyat agar tidak menyebabkan fitnah baru. Dan jika benar bahwa orang-orang ini telah dibayar demi kepentingan politik praktis, sudah seharusnya politisi atau politikus pemberi orderan itu diseret ke hadapan hukum yang berlaku.

Jangan sampai kasus ini menguap seperti Saracean di mana para pemberi orderan itu sampai sekarang belum juga tersentuh.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here