Tim Independen, Solusi Bongkar Kecurangan Pemilu?

0

Sudah rahasia umum kalau Pemilu 2019 ini adalah yang paling mengecewakan. Prinsip pemilu yang jujur dan adil dipertanyakan.  Kesimpulan ini bisa kita tarik dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang dilayangkan. Usah mengulik-ngulit medsos yang bising oleh laporan-laporan semacam ini, tengok saja 121.993 masalah pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu.

Dilaporkan pula kalau Bawaslu menemukan KPPS di 4.859 TPS yang mengerahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Lalu terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Setidaknya hal tersebut terjadi di sekitar 860 TPS. Ada pula 3.066 TPS yang ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Mobilisasi massa untuk hak pilih terjadi di 436 TPS. Lantas ada juga saksi yang menggunakan atribut dengan unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.497 TPS. Jangan lupakan kesalahan input data di website KPU yang lucunya banyak menimpa paslon no 2 Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ini belum termasuk dugaan main mata aparat negara—polisi, TNI, ASN—untuk memenangkan calon-calon tertentu.

Di atas kertas, kita sama-sama menyaksikan telah terjadi krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga pelaksana quick count dan survey. Krisis kepercayaan publik juga menimpa KPU dan Bawaslu. Independensi kedua penyelenggara pemilu ini dipercaya publik.

Dugaan kecurangan yang terjadi pada dan pasca pemungutan suara sesungguhnya cuma puncak gunung es. Jauh-jauh hari publik sudah mengendus indikasi ketidaknetralan aparat negara: polisi, TNI dan ASN.

Contohnya kasus 15 camat di Makassar yang menghadiri acara deklarasi dukungan kepada paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Maret lalu. Hingga kini, tidak diketahui sejauh mana penyelidikan yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu. Pernah pula mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis mengaku diperintah Kapolres Garut untuk menggalang dukungan dari masyarakat di wilayahnya untuk kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca juga  Catatan rusuh di Kemendragri: Presiden Jokowi Bekerja Buat Siapa?

Jika kondisi ini tidak lekas disikapi dengan bijak akan berujung pada stigma buruk bagi pemenang Pemilu 2019 ini. Bahkan potensi krisis kepercayaan pada pemerintah mendatang terbuka luas.

Untuk mencegah krisis pemerintahan mendatang, ada baiknya kedua paslon peserta Pilpres 2019 agar menyepakati pembentukan komisi atau tim independen. Tugas mereka nanti yakni mencari fakta kecurangan sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara. Tentunya operasional dari tim ini jangan sampai mengganggu proses pemilu yang masih berjalan.

Anggota dari tim ini harus independen. Tidak mesti berasal dari komisi-komisi negara. Yang penting mereka yang terlibat memiliki kapasitas untuk menemukan fakta kecurangan di lapangan. Tim independen ini yang diberikan mandate untuk mengklarifikasi banyak hal yang mengganggu pikiran bangsa belakangan ini: netralitas aparat, keterlibatan BUMN, intimidasi hukum, sampai surat suara tercoblos, dan lain sebagainya.

Kita masih punya waktu untuk merealisasikan pembentukan tim ini sebab pengumuman hasil pemilu dijadwalkan 22 Mei 2019. Masih satu bulan ke depan. Memang tidak semua fakta kecurangan di lapangan bisa dibawa ke ranah hukum, tetapi paling tidak tim ini bisa membidik kasus-kasus besar, atau mencari gambaran spesifik benarkah ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif?

Dengan cara ini ancaman krisis kepercayaan pada pemerintahan mendatang bisa kita minimalisir. Gejolak sosial-politik sebagai imbas dari pemilu juga bisa ditekan hingga ke level terendah.

Perlu dicatat bahwa pembentukam tim indenpenden ini tidak mesti mencantel pada KPU atau Baswaslu sebab akan terhambat oleh jalur birokrasi. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah kebesaran jiwa dari masing-masing paslon Pilres kemarin. Maukah mereka?

Oleh: Joniko Hermansyah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here