Titik Kritis Pemberantasan Korupsi, KPK Dikebiri?

0

Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK bergulir dari insan kampus, terutama dosen beberapa perguruan tinggi. Diantaranya 73 dosen dari Universitas Andalas, sebelumnya gelombang penolakan juga berasal dari 151 dosen Universitas Gajah Mada (UGM).

DPR sebagai lembaga legislasi perundang-undangan dimasa akhir mengajukan revisi UU KP yang menyasar pasal pasal jantung pemberantasan korupsi dalam UU KPK. Indikasi ini terlihat dari revisi tentang status kepegawaian KPK menjadi pegawai biasa. Selanjutnya, memasukkan penyidik dari lembaga lain.

Sedangkan pada sisi pengawasan KPK dibentuk dewan pengawas yang dipilih oleh DPR. Dan yang paling krusial untuk mengurangi penindakan korupsi adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan membatasi operasi tangkap tangan.

Publik mengaprisiasi kemampuan KPK dalam menangkap pelaku korupsi, mulai dari tingkat menteri, pengurus teras partai, anggota dewan, gubernur, bupati, walikota dan termasuk juga pengusaha yang memainkan proyek yang semuanya berasal dari APBN dan APBD.

Disatu sisi komitmen Presiden Joko Widodo seperti yang diucapkan oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan ada kessungguhan dari Presdien dan komitmen memperkuat posisi KPK. Termasuk pada aspek yang lebih mengedepankan pencegahan korupsi terjadi.

Hal ini tentunya, menjadi komitmen dan pertanggungjawaan pemerintah dengan keberpihakan politik lewat kekuatan partai pengusung Presiden yakni koalisi indonesia kerja di DPR RI. Dan publik ingin melihat bukti nyata dalam memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap penyakit korupsi yang akut.

Penguatan itu terletak pada pemilihan pimpinan KPK yang memperkuat independen KPK sebagai lembaga anti rusuah dalam penindakan korupsi.

Pergantian Pimpinan KPK yang sedang berlangsung dan menyisakan 10 nama, bagian kritis pertama yang disoroti oleh publik yang bergabung dalam berbagai elemen gerakan dan organisasi. Sebab hal tidak dikawal bakal menjadikan beberapa kerja dan kinerja pimpinan KPK secara strategis operasional akan mudah dikendalikan oleh mafia yang ingin terjadinya pelemahan KPK, malalui pimpinan yang tidak kuat.

Baca juga  Fahri: Kriminalisasi Syaharie Jaang Bukti Kegagalan Pemerintah Beri Kepastian Hukum

Ditingkat regulasi revisi UU KPK, menjadi bagian kritis kedua, yang mampu merubah kewenangan dan kemampuan KPK untuk tetap menjadi lembaga pemberantasan. Termasuk penguatan aspek pencegahan yang semetinya tidak hanya dibebankan semata kepada KPK.

Bila dikaji secara detail dan mendalam, revisi UU KPK akan menjadikan lembaga lain tidak memiliki kemampuan dan kemauan bersama dengan KPK mengurangi korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia.

Menganalisa persoalan tersebut, komitmen politik dan kebijakan Presiden dan dorongan publik menjadikan KPK tetap lembaga yang kuat dan terpercaya dari segi pencegahan dan penindakan pelaku korupsi yang nyata merugikan masyarakat dan negara.

Hal ini Indonesia menjadi negara yang siap untuk kembali bersejajar dengan negara yang kuat dalam pemberantasan budaya dan perilaku korupsi.

Oleh: A. Pandu Wijaya Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here