Tjahyo, Menteri atau Politisi PDI-P?

0
2289

“Ada menteri-menteri yang menjadikan kementerian mereka sebagai panggung politik”

Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai membuka rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP seluruh Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, menyindir Partai Demokrat yang “membajak” kader partai lain untuk diusung menjadi kepala daerah.

Hal ini menurut Mendagri dapat merusak etika politik dan tatanan merusak tatanan demokrasi. “Buat apa kaderisasi, diklat calon kepala daerah, pilkada, kebanggaan parpol jika bajak-membajak”, paparnya (27/11/2017).

Pernyataan Mendagri tersebut senada dengan pandangan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI-P selang beberapa hari sebelumnya. Hasto dalam pernyatannya, pada Kamis (23/11/2017) lalu mengatakan, “kapasitas SBY sebagai ahli strategi, pilihan jalan pintas saat ini memang merekrut tokoh di luar Partai, termasuk anggota partai lain, menjadi opsi utamanya”.

Kedekatan pernyataan Tjahjo dan Hasto tak pelak memicu kehebohan publik. Apalagi subtansi pendapat Tjahjo cenderung tendensius dan beraroma politik praktis. Terlebih tahun politik 2018-2019 sudah di depan mata.

Akibat pernyataan tersebut posisi Tjahjo tampak kabur antara Mendagri yang notabene adalah subkoordinat Presiden dengan kiprahnya sebagai kader parpol banteng bermoncong putih.

Kecurigaan ini sah-sah saja. Menurut Ray Rangkuti, “Ada menteri-menteri yang menjadikan kementerian mereka sebagai panggung politik” (10/9/2017). Ray menyebut parpollah di balik tindakan para menteri yang menjadikan kementerian sebagai panggung politik.

Menurut Ray, parpol bisa menjadikan hasil kerja dari kementerian tertentu sebagai alat kampanye aktif. “Apalagi partai yang punya banyak menteri di kabinet, bisa diklaim sebagai kesuksesan partai” ujarnya.

Baca juga  Kemenkumham Kembalikan PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Bola Panas Tjahjo

Rupanya rekam jejak bola panas Tjahjo bukan kali ini saja. Pada pertengahan tahun 2015, Tjahjo pernah menuding ada menteri yang menghina presiden. Padahal sebagai seorang menteri, Tjahjo harus bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan pimpinan kementerian/lembaga negara.

Pernyataan Tjahjo ini dianggap sebagai pembusukan yang tidak sehat. Apapun motifnya, sungguh tidak etis seorang menteri membeberkan keburukan menteri yang lain di depan publik. Hal itu menimbulkan persepsi negatif publik terkait tarik menarik kekuatan parpol di dalam kabinet.

“Menteri mana? Apa 1 atau 2 atau 10 atau hampir semuanya? Jangan sampai itu jadi bahan fitnah. Kriteria menghinanya apa? Yang ngomong kan Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo), kita enggak tahu,” kata Anggota DPR Effendi Simbolon, di Jakarta (29/6/2015).

Pada pertengahan 2017, Tjahjo kembali menghebohkan publik dengan sindirannya kepada salah seorang Komisaris BUMN yang anti Pancasila. Memang Tjahjo tidak tunjuk hidung sosok yang dimaksud. Dia mendesak agar Komisaris BUMN yang anti Pancasila tersebut dicopot.

Pernyataan Tjahjo di muka publik ini kembali dianggap melanggar etika komunikasi politik. Padahal, dia bisa membicarakan terlebih dahulu dengan kementerian terkait kalau dia memang punya bukti-bukti yang kuat.

Keberpihakan Mendagri kepada partainya sangat terlihat dalam kasus “Ahok Gate”. Secara mendadak Mendagri mencabut status penon-aktifan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu merupakan cagub Pilkada DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP. Kala itu Ahok pun sudah berstatus tersangka dalam kasus penodaa agama.

Baca juga  Protes Ala #MenghindariSuspend, Warganet: Alhamdulillah, Berkat Jokowi, Jumat Sudah Lebaran

Akibatnya, Mendagri dinilai mengada-ada. Tjahjo dinilai telah mengabaikan tugasnya sebagai pembantu presiden dan lebih banyak menjadi corong partai moncong putih tersebut. “Saya minta kepada Mendagri jangan mengada-ngada, menunggu JPU melakukan penuntutan baru bisa diberhentikan. Argumentasi itu seribu persen mengada-ada,” kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis, di Jakarta (8/2/2017) demi merespon langkah Tjahjo tersebut.

Tugas Mendagri telah diatur dalam Perpres No.11/2015 Pasal 2 dan 3. Kemendagri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan ini tidak boleh campur-aduk dengan loyalitas Tjahjo sebagai kader PDIP. Ini berlaku bagi anggota kabinet kerja manapun. (dr)

Baca juga lipsus “Kontroversi PDIP” lainnya:

#lipsus1: PDIP Harus Berkaca Jika Berbicara Politik Outsourcing

#lipsus2: PDIP Tak Bisa Penuhi Aspirasi Kadernya?

#lipsus3: Kontradiksi Kedewasaan Berdemokrasi ala PDIP

#lipsus4: Tjahyo, Menteri atau Politisi PDI-P?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here