Tolak Hoaks Dijerat UU Terorisme, Ini Usulan Anang

0
Tolak Hoaks Dijerat UU Terorisme, Ini Usulan Anang

PolitikToday – Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menolak rencana Pemerintah menerapkan UU Terorisme bagi penyebar hoaks. Menurutnya usulan tersebut berlebihan dan menunjukkan kegagapan pemerintah dalam menangani persoalan hoaks.

“Saya kira pemerintah berlebihan kalau menggunakan instrumen UU Terorisme dalam menangani persoalan hoaks,” kata Anang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Anang menilai instrumen yang dimiliki pemerintah seperti UU ITE termasuk Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mestinya dapat dimaksimalkan untuk mengatasi hoaks. Apalagi sudah banyak pihak yang didakwa melanggar UU ITE karena disebabkan penyebaran berita bohong.

“Bukankah banyak pihak yang terdampak UU ITE karena penyebaran berita bohong?” tegasnya.

Semestinya sejak awal pemerintah, kata Anang, telah memikirkan persoalan hoaks ini dengan membuat regulasi yang mengondisikan pengguna akun media sosial menggunakan KTP sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran setiap akun medsos.

“Jadi setiap akun medsos berbasis data KTP. Nama dan alamat riil semua, bukan palsu,” kata Anang.

Anang menambahkan untuk memastikan data pribadi pengguna medsos dilindungi, pemerintah mewajibkan seluruh platform media sosial memiliki perwakilan di Tanah Air dan dipastikan data pribadi pengguna medsos terlindungi. “Data pribadi pengguna medsos wajib terlindungi,” tambah Anang.

Anang yakin penggunaan KTP sebagai salah satu syarat pendaftaran akun media sosial dapat meminimalisir penyalahgunaan media sosial sebagai ajang penyebaran berita hoaks dan fitnah.

“Bagaimana mau menyebar berita bohong dan fitnah, akun media sosial kita sesuai dengan data pribadi di KTP,” pungkasnya.

(rt)

Baca juga  Menteri Ekonomi Jokowi Bikin Makin Melarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here