Tolong Jangan Rendahkan Akal Sehat Kami Bawaslu

0
Bawaslu Temukan 131.363 Pemilih Ganda

Rasanya kita sudah kehabisan kata kata untuk menyampaikan betapa kacaunya kinerja Badan Pengawas Pemilu tahun 2019 ini. Bagaimana tidak, sebuah lembaga negara dengan biaya besar membuat keputusan yang tidak sebanding dengan anggaran yang mereka terima.

Terakhir, Bawaslu meloloskan, dalam bahasa saya berkompromi dengan Osman Sapta Odang dan membiarkan Ketua Umum Partai Hanura itu tetap melenggang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah meski sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pengurus partai politik tidak dibenarkan menjadi caleg DPD RI.

Entah kali keberapa, Bawaslu memang terkesan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebutlah ketika ribut ribut soal munculnya nama nama yang tak dikenal di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang konon disebut sebut mencapai 30 juta orang yang sampai kini tidak jelas tindak lanjutnya.

Sebagai penambah infomasi saja, tercatat Bawaslu telah menjadi lembaga yang mandul dan tak mampu berbuat apa apa ketika terjadi pelanggaran pemilu oleh kubu petahana dan pendukungnya. Contohnya, saat 10 Kepala Daerah se Sumatera Barat dan belasan kepala daerah lainnya kompak mengacungkan jari dan mendukung petahana. Lalu tindakan Bawaslu menjadi berubah sangar saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan dua jari saat ikut hadir di acara Rapat Akbar Partai Gerindra di Sentul beberapa pekan lalu.

Dosa lain yang perlu disebutkan adalah bagaimana Bawaslu berlindung dibalik isu HAM dan Hak Konstitusional warga negara yang membatalkan keputusan KPU nan melarang mantan narapidana kasus korupsi, pencabulan dan narkoba ikut serta dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Baca juga  Selamat Untuk PDIP, BBM Nonsubsidi Lebih Mahal dari Amerika

Sepertinya, benarlah kata sebagian para aktifis yang berkecimpung di ranah kepemiluan bahwa Bawaslu telah mengembalikan Pemilu ke lorong gelap dan pekat. Nantilah kita membahas soal cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut adanya “Kardus” saat penetapan Cawapres koalisi Adik Makmur.

itu saja tidak terang benderang diselesaikan. Sedihnya, kredibilitas lembaga sekelas Bawaslu dipertaruhkan oleh para komisionernya dengan tidak menuntaskan keinginan masyarakat yang sangat ingin satu demi satu persoalan sekitar pemilu diselesaikan.

Sepertinya, setiap kritik yang disampaikan kepada lembaga pengawas itu hanya menerpa ruang kosong. Terkesan dalam setiap persidangannya Bawaslu selalu mengabaikan kritik dan masukan dari para penggiat pemilu.

Soal persoalan yang terbaru yaitu persoalan yang menyangkut nama Osman Sapta Odang (Ketum Hanura), jika saja Bawaslu serius dan mau menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang calon anggota DPD memiliki pekerjaan lain, yang salah satu tafsir pekerjaan lain itu adalah menjadi pengurus partai politik maka dapat dipastikan keputusan penuh aroma kompromistis yang terjadi kemarin siang tidak akan dikeluarkan.

Bukanlah secara tegas putusan MK itu telah mengatur dan membatasi bahwa sejak Pemilu 2019 tidak boleh lagi ada pengurus partai politik yang dapat menjadi calon anggota DPD. Hal itulah yang dijadikan acuan oleh KPU untuk mencoret nama OSO dari daftar caleg DPD. OSO bisa kembali jadi Caleg jika menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU, namun sampai batas waktunya, hal itu justru tidak dilakukan.

Baca juga  PDIP Jawara Korupsi, Rumah Pimpinan KPK Dibom

Lalu terjadilah akrobat hukum yang luar biasa sehingga keluar putusan maha geli dan menyebalkan itu. Rasanya ruang ruang keadilan semakin tertutup dengan adanya putusan tersebut. Disaat semua caleg DPD mematuhi putusan KPU dan mengundurkan diri dari jabatan struktural di partai, OSO dengan akrobat hukum Yusril mampu melenggang. Ia seperti menertawakan caleg caleg lain.

Mestinya sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, sekaligus sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan pemilu dari awal hingga saat ini, Bawaslu tau betul bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomidir kepentingan seorang Osman Sapta. Bawaslu tidak lagi dapat diharapkan sebagai penjaga konstitusionalitas pemilu.

Putusan dan sikap sikap Bawaslu seperti menghina akal sehat kita. Bayangkan degan anggaran besar, belum satupun keputusan lembaga itu mang mampu menaikkan kepercayaan publik. Sebut saja satu persatu, soal jari tangan Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani di pertemuan IMF Bali, dukungan blak blakan belasan kepala daerah kepada petahana, kasus mahar kardus serta lainnya. Malah yang terjadi sebaliknya. Bawaslu telah merendahkan kecerdasan dan akal sehat.

Menyebalkan.

Oleh Rhoma Irama Sutan Nan Bungsu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here