Trias Parpol Politik Uang dan Korupsi : Golkar, PDI P dan PPP

0
Trias Parpol Politik Uang dan Korupsi : Golkar, PDI P dan PPP

Pemilu telah memasuki masa tenang. Hari rabu 17 April 2019 kita akan melakukan pencoblosan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Rakyat untuk masa bakti 2019-2024. Masa tenang semestinya menjadikan evaluasi bagi pemilih untuk menilai dan menentukan politisi dari Parpol Peserta Pemilu yang akan menjadi wakil dari masyarakat tidak melakukan perbuatan tercela yakni melakukan money politik atau serangan fajar.

Tertangkap tangannya politisi Bowo Sidik Pangarso dari Partai Golkar menjadi puncak gunung es bagaimana serangan fajar menjadi nyata dan terbukti secara hukum. Dimana sebelumnya kasus ini telah menjadi rahasia umum bagaimana politisi yang tidak matang dan Partai yang tidak memiliki program jelas mewakili masyarakat di parlemen.

Kasus Bowo Sidik Pangarso politisi Golkar dari Dapil Jawa Tengah II yang ditangani oleh KPK dengan 400 ribu amplop dalam pecahan 50 ribu dan 20 ribu. Menjadi acuan bahwa money politik atau pembelian suara pemilih berlaku sistematis, terencana dan massif. Bahwa politik uang awal dari sebuah siklus perilaku korupsi.

Namun tidak lama berselang, kasus politik uang untuk menjadi anggota dewan dilakukan oleh caleg dari PDI Perjuangan. Caleg dari PDIP, Mochamad Bebun dengan nomor urut 7 dari Dapil 2 Kota Probolinggo melakukan politik uang. Dimana kasus ini melibatkan istri dan anak sang caleg.

Seperti diberitakan oleh media nasional detiknews.com, kejadian ini berasal dari upaya warga bernama Sutanto yang melihat sendiri proses pembangian uang dengan nominal 100 ribu hingga 200 ke masyarakat. Kejadian di Perumahan Prasaja Mulya, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo.

Parahnya lagi, keduanya tercatat bekerja di lingkup Pemkot Kota Probolinggo. Nurul (52) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anaknya Nadia (25), honorer di Kantor Pemkot Probolinggo ini ditangkap warga. Selain menyerahkan uang, keduanya juga membagikan stiker bergambar Caleg dari PDIP, Mochamad Bebun nomor urut 7 dari Dapil 2.

Baca juga  Soal Usulan AHY Capres 2019, Fahri Hamzah: Baik untuk Demokrasi

Kejadian politik uang juga dilakukan oleh tim sukses dari caleg PPP, adalah koordinator Pemantau Pemilu  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cianjur Dede Romansah melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan salah seorang Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Joko Purwanto.

Dimana timses Joko usai bertemu sejumlah simpatisan di sebuah Villa di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet memberikan uang dalam amplop dan striker caleg PPP Joko Purwanto dan kejadian ini terdapat alat bukti yakni video yang dibuat oleh saksi.

Mengacu pada perilaku tiga politisi, masing-masing dari Golkar, PDIP dan PPP. Ketika dirunut lebih jauh hal ini ada hubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh politikus, kader dan pengurus teras dari tiga parpol yang bergabung dalam koalisi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Seperti Idrus Marham mantan ketua umum Partai Golkar, Muhammad Romahurmuziy mantan Ketua Umum PPP dan beberapa kepala daerah dari PDIP.

Dan semestinya perbuatan ini tidak dipandang semata sebagai perilaku individu dan dipertanggungjawabkan oleh individu pelaku. Namun menjadi pertanggungjawaban dari institusi Partai Politik tempat politisi pelaku korupsi dan politik uang bernaung.

Bila tidak, maka kita ikut dalam melestarikan Parpol dan Politisi untuk terus melakukan perbuatan Korupsi dimulai dari politik uang, korupsi uang APBN dan sogok menyogok untuk mengembalikan modal dari politik uang.

Pemilu adalah momen untuk memberikan hukuman politik bagi Parpol yang terbukti memiliki kader, politisi dan petinggi yang melakukan politik uang, korupsi secara masif, terencana dan terstruktur.

Ahmad Bhadawi, Pengamat Keadilan dan Politik Berintegrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here