Tujuh Alasan Mengapa Presiden Threshold Nodai Rasa Keadilan Publik

0
822
Tujuh Alasan Mengapa Presiden Threshold Nodai Rasa Keadilan Publik
Sejumlah aktifis pro demokrasi yang mendaftarkan Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentangkan spanduk seusai melengkapi syarat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),Jakarta, Kamis (21/6). Mereka meminta MK untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2018 mendatang. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/pd/18.

PolitikToday – Koordinator Tim Advokasi Pemilih Pemula 2019, Iwan Gunawan, memaparkan hasil sidang perdana judicial review terkait presiden threshold. Sidang ini digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/7/2018) kemarin.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (13/7/2018), Iwan menyampaikan tujuh poin yang mengemuka dalam sidang tersebut. Ketujuh poin ini menjadi alasan mengapa Pasal 222 UU 7/2017 harus dihapus.

Pertama, hasil Pileg 2014 telah digunakan sebagai PT pada Pilpres 2014. Sehingga, perolehan suara dan kursi Pileg 2014 sudah kadaluarsa jika digunakan sebagai PT pada Pilres 2019.

Kedua, perolehan suara dan kursi pada Pileg 2019 jelas akan berbeda dengan hasil perolehan suara dan kursi pada Pileg 2014. Sangat mungkin terjadi, Peserta Pemilu di 2014 malah kehilangan suara dan kursi di Pemilu 2019.

“Selain konfigurasi dan konsensus politik yang akan berubah, peserta pemilunya juga bertambah. Apalagi dengan adanya pemilih milenial sebagai variabel berbeda pada Pileg 2019,” papar Iwan.

Ketiga, pemilih milenial di Pilpres 2019 belum menggunakan hak suaranya di Pilpres 2014. Sehingga, apabila PT menggunakan hasil Pileg 2014. Sehingga hal ini merampas hak konstitusional Pemilih Milenial.

Baca juga  Prabowo Minta Maaf Terkait Tampang Boyolali, Jurkam Jokowi Nilai Tidak Tulus

Keempat, tafsir tentang syarat “calon” berbeda dengan syarat “pencalonan.” Menurut Pasal 6 ayat 2 UUD 45, mengatur syarat calon Presiden, bukan mengatur syarat Pencalonan Presiden. Syarat calon berarti inhern bukan ekstern.

“Yaitu, syarat seseorang yang dapat mencalonkan jadi capres atau cawapres. Maka, Presidential Treshold tidak tepat jika dijadikan syarat calon,” tutur Iwan.

Kelima, pasal 6A ayat 2 UUD 45 “memerintahkan” capres dan cawapres dapat dicalonkan oleh partai/gabungan partai. Akan tetapi, fakta dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 capres dan cawapres hanya dapat diusulkan oleh gubungan partai politik, yang secara langsung menegaskan “Perintah UUD” tersebut. Karena tidak ada satupun partai politik peserta Pileg 2014 yang memperoleh kursi 20 persen apalagi akumulasi dukungan suara 25 persen.

“Seharusnya UU tidak bertentangan dengan konstitusi. Pada frasa capres cawapres dapat dicalonkan oleh partai politik,” tegas Iwan.

Keenam, PT merampas hak partai politik untuk dapat kesempatan mencalonkan. Sehingga tidak adanya perlakuan yang sama di mata hukum (equality before the law) terhadap setiap parpol.

Baca juga  Pengelola Masjid Istiqlal : Politik Praktis Silakan di Luar Masjid

Ketujuh, PT berpotensi hanya memunculkan capres dan cawapres Tunggal yang kemudian Pilpres 2019 tetap dilanjutkan dengan melawan kotak kosong. Hal ini belum diatur di dalam UU Pemilu secara tegas, sedangkan di UU Pilkada telah diatur secara tegas dan jelas.

Terakhir, menurut MK, open legal policy bagi pembentuk UU dibatas dengan tiga hal. Pertama, tidak bertentangan secara (jelas) dengan UUD 45. Kedua, tidak melampaui kewenangan pembentuk UU. Ketiga, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

“Terlebih jika produk open legal policy jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan. Jelas-jelas tidak terbantahkan lagi telah menodai rasa keadilan yang telah dijamin oleh konstitusi,” pungkasnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here