UU Pilkada Kembali Digugat ke MK

0

Merasa dirugikan karena hak konstitusinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, Alif Nugraha, menggugat UU Pilkada. Ia mengajukan permohonan uji materil terhadap pasal 176 ayat 1 (satu) Undang Undang nomor 10 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pada kamis (15/12) pekan lalu.

Alif yang mengajukan gugatan bersama tujuh orang temannya merasa pasal tersebut telah merugikan dirinya karena mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong tidak jelas dan merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

Menurut Alif, Pasal 176 UU Pilkada hanya mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. “Ketentuan tersebut tidak mengatur mekanisme pengisian wakil kepala daerah apabila yang bersangkutan menjadi kepala daerah karena kepala daerah meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sehingga, apabila hal tersebut terjadi, pemohon berpendapat jabatan wakil kepala daerah akan menjadi kosong” jelasnya.

Sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, lanjutnya, pihaknya sebagai pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum ketika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

“Kami megkhawatirkan jika mengacu pada UU yang saat ini, akan terjadi kegaduhan karena calon yang diajukan oleh parpol pengusung belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah,” tambahnya.

Menanggapi permohonan itu, Ketua Panel Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon agar mempertajam pokok-pokok permohonannya. “Saya kira coba dipertajam betul di-posita (pokok permohonan)-nya ya. Kalau kita baca di-posita-nya tidak mengarah kepada petitum,” ungkap Wahiduddin. 

Selain itu majelis hakim juga menyarankan pemohon agar menguraikan lagi kedudukan hukumnya dalam permohonan. “Ditegaskan atas kepentingan apa dia untuk dipilih. Saya kalau melihat dari situ tadi, kepentingannya sebagai pemilih. Namun ini harus ditegaskan juga dalam permohonan ini. Supaya nanti relevan,” jelas Hakim. (pil)

Baca juga  Soal Kelangkaan Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah Sejak Lama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here