Wa Ode Gugat PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Menkum HAM: Jalan Saja

0
729
Wa Ode Gugat PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Menkum HAM: Jalan Saja
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Wakil Ketua Agus Hermanto (ketiga kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) berbincang usai melakukan pembahasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7). Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg, namun sambil menunggu verifikasi, masyarakat juga dipersilakan menggugat PKPU ke Mahkamah Agung (MA). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

PolitikToday – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat aturan melarang mantan eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg, digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal itu, Menkum HAM Yasonna H Laoly mengaku tak mempermasalahkannya.

“Enggak ada masalah ya,” ucap Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut dia, jalan bagi yang menentang PKPU tersebut memang ke MA dengan mengajukan gugatan. Apalagi, mengajukan gugatan merupakan hak bagi setiap orang.

“Ya jalan aja. Kalau itukan hak mereka untuk menggugatnya,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, mantan terpidana korupsi Wa Ode Nurhayati, menggugat PKPU yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg. Wa Ode merupakan eks terpidana korupsi dana PPID mengajukan gugatan karena ingin mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Menurut pengacara Wa Ode, Herdiyan Saksono, PKPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu.

“Kami mengajukan gugatan PKPU ke MA. UU Pemilu tidak mengatur norma yang melarang caleg eks terpidana. Tidak ada larangan secara tegas kenapa PKPU bisa muncul menabrak norma di atasnya,” kata Herdiyan, Sabtu (7/7/2018).

Sementara itu, MA memastikan proses uji materi soal PKPU eks koruptor dilarang nyaleg akan tetap sesuai dengan prosedur. KPU sebelumnya meminta agar proses sidang dipercepat.

“Tanpa disuruh cepat pasti sudah cepat, karena batas waktunya cuma 14 hari untuk para pihak melengkapi maupun menjawab, majelis pun cuma dikasih waktu 14 hari,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Aturan KPU soal larangan eks koruptor nyaleg tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan KPU ini diteken Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6).

Larangan eks koruptor nyaleg tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h. Selain mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang menjadi caleg.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here