Waspada “Serangan Fajar” Caleg Golkar

0
Misteri “Cap Jempol” di Amplop “Serangan Fajar”
Penyidik didamping Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, menunjukkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, saat memberikan keterangan pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Uang senilai Rp8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 tersebut diduga suap untuk pelaksanaan kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran antara PT.Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT.Humpuss Transportasi Kimia (HTK), dan diduga digunakan untuk membantu biaya Kampanye 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 tinggal hitungan jam. Pemimpin negera beserta para wakil rakyat untuk lima tahun ke depan, akan segera ditentukan. Ini momen krusial. Rakyat tidak boleh salah pilih. Negeri ini sudah babak-belur dirongrong koruptor. Jadi, setiap kandidat yang membayar rakyat untuk memilih dirinya, jangan dipilih lagi, sebab hampir pasti ia berpotensi menjadi pelaku korupsi.

Terbongkarnya rencana jahat calon legislatif dari Partai Golkar yang hendak melakukan “serangan fajar”, membuat mata publik terbelalak. Hanya karena nafsu ingin duduk lagi di Senayan, Bowo Sidik Pangarso, menyiapkan uang Rp 8 miliar. Uang yang dibagi ke dalam 400 ribu amplop itu, bakal disebar jelang hari pemungutan.

Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus kelakuan jahat Bowo sebelumnya. Ia diduga menerima suap untuk pelaksanaan kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Dari kasus suap inilah diketahui rencana “serangan fajar” di Jawa Tengah.

Banyak pihak menduga, rencana jahat di pemilu ini tidak hanya terjadi di satu daerah. Melainkan juga berpotensi terjadi di seluruh negeri. Alasannya, “serangan fajar” yang akan dilakukan Bowo, disetting dari pimpinan partai di pusat. Berdasarkan pengakuannya, ia diperintah oleh DPP Golkar, Nusron Wahid, untuk menyiapkan “serangan fajar”. Uangnya berasal dari seorang menteri.

Terlihat jelas, apa yang mereka rencanakan ini dilakukan dengan terstruktur, masif, dan sistematis. Bukan sebuah kejahatan dari inisiatif pribadi, melainkan tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara kolektif. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Jadi bukan tidak mungkin, peristiwa serupa juga terjadi di beberapa daerah lain atau di seluruh Indonesia. Hanya saja, belum terbongkar, seperti kasus Bowo.

Baca juga  Meski Ditolak Pemimpin Dunia, Trump Tetap Tanda Tangani Pengakuan Ibukota Israel

Ada dugaan kenapa Golkar begitu mati-matian dalam menghadapi pemilu kali in. Bahkan, harus menyiapkan berkardus-kardus uang, hanya untuk memenangkan satu kursi di parlemen. Dugaannya adalah, parpol penguasa Orde Baru ini tidak percaya diri di pemilu kali ini. Mereka khawatir perolehan suata bakal anjlok, sehingga diperlukan suatu tindakan pencegahan. Salah satunya dengan strategi money politics.

Penyebab anjloknya suara, karena untuk pertama kalinya dalam pemilu, Golkar tidak mencalonkan kadernya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Ini jelas akan membuat Golkar kehilangan efek ekor jas dari pemilihan presiden (pilpres). Terbukti dari sejumlah survei elektabilitas, perolehan suara Golkar diprediksi jauh di bawah raihan PDI Perjuangan dan Gerindra, yang masing-masing mengusung calon di pilpres.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kader Golkar yang terjerat kasus korupsi. Baik itu menteri, pemimpin daerah, hingga wakil rakyat. Banyak yang ditangkap KPK. Contohnya, untuk anggota DPR dari Gokar yang diciduk KPK sejak lembaga anti-rasuah ini berdiri berjumlah 24 orang. Jumlah terbanyak dibanding parpol lainnya. Begitu pula dengan kepala daerah. Kader Gokar korup yang tertangkap dalam tiga tahun terakhir berjumlah 12 orang. Jumlah itu hanya diungguli PDIP dengan menyumbang 13 kepala daerah.

Belum lagi skandal mantan Ketum Golkar, Setya Novanto, dan kasus Idrus Marham, yang menyeret parpol ini diduga terlibat korupsi secara kelembagaan. Hal ini kian melunturkan kepercayaan publik terhadap Golkar.  Kita sebagai rakyat yang menghendaki korupsi habis di negeri ini, tentu tidak akan memberikan suara kepada parpol yang selama ini menjadi sarang bagi para koruptor, bukan?

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here