3 “Tipu-Daya” di Balik Wacana Wapres JK 3 Periode, Siapa Bermain?

0
3 “Tipu-Daya” di Balik Wacana Wapres JK 3 Periode, Siapa Bermain?

Partai Perindo mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konsitusi (MK). Mereka menggugat ketentuan yang menghalangi Jusuf Kalla (JK) bisa maju sebagai cawapres Pemilu 2019. Sebab pasal tersebut menyatakan bahwa capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wapres sebanyak dua periode. Padahal JK sudah dua kali menjabat sebagai wapres.

Terlepas dari benar-salahnya, perlu kita pikirkan siapa yang berada di balik gugatan ini? Benarkah sekadar perjuangan Perindo untuk kembali menikahkan Jokowi-JK? Kenapa JK sampai mau mengajukan diri sebagai pihak terkait?

Secara sederhana, ada tiga jawaban atas pertanyaan ini.

Pertama, manuver ini diinisiasi oleh Megawati dan PDIP. Masih ingat dahulu PDIP kerap menyebut bahwa JK adalah cawapres paling ideal buat Jokowi? Ada juga polesan-polesan, missal: JK bisa merepresentasikan wilayah Indonesia timur, Islam moderat dan representasi bisnis. Yang dijual, jika bersama JK, peluang menang Jokowi jauh lebih besar.

Tapi, ada pula muslihat yang samar-samar. Manuver ini guna memastikan tidak ada penghalang capres pilihan Megawati pada Pilpres 2024. Karena wapres 2019-2024, sudah pasti menjadi capres paling potensial pada Pilpres 2024.

Bisa dibayangkan betapa pusingnya Megawati jika Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto atau Moeldoko yang jadi cawapresnya Jokowi? Mereka berpotensi menjegal Puan Mahari atau Budi Gunawan untuk merebut kursi RI 1 pada pilpres 2024. JK menjadi sosok yang paling tepat untuk melenyapkan kekhawatiran ini.

Baca juga  Ketimbang Pilpres Makin Gaduh, Baiknya Jokowi Pecat Menteri Tjahjo Kumolo
Kedua, Jokowi yang berada di belakang layar. Jokowi bermanuver seolah-olah ingin JK kembali mendampinginya. Padahal ini cuma muslihat supaya JK sibuk sehingga tidak mengusik pilihan Jokowi dalam menetapkan cawapresnya.

Sebagai politikus senior, JK pasti ingin menanamkan kukunya di istana, bahkan saat dirinya sudah tak lagi menjabat wapres. JK punya kemampuan buat mengobok-obok Partai Golkar atau Partai Nasdem buat mengajukan jagoannya. Pasalnya, kedua parpol ini terbilang dekat dengan JK. Dan jika ini terjadi, bisa bahaya buat Jokowi. Konstelasi politik parpol pengusung Jokowi bisa makin rumit.

Kita tahu dalam persoalan semacam ini JK dan Jokowi kerap beda pendapat. Yang paling vulgar terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Ketika itu Jokowi “mengusung” Ahok, sementara JK “memasang” Anies Baswedan.

Ketiga, manuver ini benar-benar representasi dari ambisi JK. Sinyal ini tampak dari makin seringnya liputan khusus wacana tiga periode JK di televisi sebulan terakhir. Lagipula, masak iya Perindo ujug-ujug mengajukan gugatan tanpa restu JK? Apa iya JK nothing to lose saat mengajukan diri sebagai pihak terkait?.

JK bisa jadi masih kepingin maju. Mungkin dia terinspirasi dengan kemenangan Mahathir Muhammad di Malaysia. Apalagi JK sudah paham isi pikiran Megawati. Konon, Kepala BIN Budi Gunawan sudah bergerak untuk memuluskan langkah JK ini.

Apa iya MK akan mengabulkan gugatan ini? Dengan sebegitu kuatnya protes para aktivis demokrasi? Bisa saja! Kita punya catatan kalau MK sering bikin keputusan yang bikin publik geleng-geleng kepala.

Baca juga  Jika “Brankas Suap” PDIP Terbukti, Partai Banteng Bisa Bubar

Tapi, kalaupun vonis MK dibolehkan, saya pesimis Jokowi benar-benar akan menggandeng JK. Alasan pertama tentu persetujuan parpol koalisi. Apa iya PKB dan Golkar bakal setuju? Alasan kedua, Jokowi dan JK sejatinya tidak mesra-mesra amat. Di belakang layar, Jokowi dan JK kerap beda pendapat.

Kalaupun akhirnya Jokowi benar-benar menggandeng JK, ini tak bisa dipisahkan dari kewajiban seorang petugas partai. Pasti ini gara-gara desakan Megawati. Ini adalah konpensasi penolakan Jokowi terhadap Puan Maharani atau Budi Gunawan yang direkomendasi Megawati untuk jadi cawapresnya Jokowi. Bahasa kasarnya: kalau tak mau ambil mereka, jadi kasih kursi buat lawan tanding mereka di Pilpres 2024.

Batas akhir pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2019 tinggal menghitung hari. Sebentar lagi, akan terkuak segala teka-teki uji materi batas masa jabatan wapres ini. Sebentar lagi, rakyat Indonesia akan paham siapa yang sebenarnya bermain. Siapa yang menipu siapa!

Oleh:  Arief Rahman Hakim, pengamat sosial politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here