Balada KPK Menjerat Setya Novanto

0
Balada KPK Menjerat Setya Novanto

Kasus mega korupsi e-KTP sepanjang tahun ini dibumbui lika-liku dan drama yang menghiasi media massa. Kasus itu menjerat beberapa nama penting yang diduga ikut menerima aliran dana, dan tentu saja yang menyedot perhatian adalah nama Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dugaan keterlibatan Setnov tersebut menyita perhatian publik hampir sepanjang kasus ini bergulir. Berbagai aksi dilakukannya untuk menghindar dari cengkraman KPK. Mulai dari terjangkit penyakit komplikasi hingga yang terakhir kecelakaan menabrak tiang listrik.

Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho mengatakan, alasan sakit itu hanya siasat dari Novanto agar lepas dari jerat tersangka. Novanto juga sengaja beralasan sakit untuk mengulur waktu pemeriksaan terhadap dirinya.

“Hukum itu bicara taktik. Nah taktik ini yang saya kita memang dipakai, baik oleh Setya maupun KPK,” ujar Hibnu.

Taktik yang dilakukan oleh Novanto terbukti berhasil. Ditetapkan tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, ia kemudian mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Digelar di PN Jakarta Selatan dengan Hakim Tunggal Cepi sebagai pimpinan sidang, Novanto lepas dari status tersangka.

“Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar Hakim Cepi pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan Novanto, Jumat (29/9/2017).

Hakim Cepi menilai penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Menurutnya, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahun penyidikan suatu perkara. Selain itu, ia juga mengatakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Novanto kemudian menghirup udara bebas setelah status tersangkanya gugur di praperadilan. Bebasnya Novanto diiringi dengan adanya kejanggalan dalam putusan Hakim Cepi.

“Ini kan aneh sekali, (misalnya) cuma ini barang buktinya, tapi yang yang bersangkutan didalilkan bisa sangat berperan dengan barang bukti yang sama,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Sabtu (30/9/2017).

Kalah dalam praperadilan Novanto, KPK tak menyerah begitu saja. KPK kemudian mengulang proses penyelidikan kasus itu untuk kembali menjerat Novanto. Alhasil, Jumat (10/11/2017), KPK resmi mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP lagi.

“KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN. Selaku anggota DPR RI diduga bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ujar Wakil Ketua KPK, Satu Situmorang.

Baca juga  #PAPUA Jejak Langkah Para Presiden di Tanah Papua

Dihiasi Drama dan Saling Lapor

Penetapan Novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya kembali dihiasi oleh sejumlah drama. Beberapa kali mangkir dari panggilan, KPK kemudian menjemput paksa Novanto di kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) malam. Namun, penyidik KPK saat itu kurang beruntung karena tidak mendapati Novanto di rumahnya.

Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunadi ketika ditanya sejumlah wartawan mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya tersebut. Terakhir kali ia berbincang dengan Novanto sebelum magrib. Lalu, Novanto ditelepon seseorang untuk diajak bertemu.

“Mencoba mengontak terakhir dengan ajudan yang menemani Novanto sekitar pukul 18.30. Saya menghubungi melalui ajudannya. Tetapi kelihatannya mati. Saya enggak tahu kenapa masalahnya,” kata Fredrich.

Tidak mendapati Novanto di rumahnya, para penyidik KPK kemudian menggeledah rumah Novanto ditemani oleh Fredrich.

“Mereka bilang, “Boleh enggak saya geledah?” Saya bilang, silahkan,” kata Fredrich.

Keesokan harinya, Kamis (16/11/2107) malam, Setya Novanto dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Novanto kemudian harus dilarikan ke Rumah Sakit Permata ijau lantaran mengalami luka-luka.

Mobil yang dikendarai oleh seorang wartawan televisi swasta yang bernama Hilman Matauch tersebut naik ke atas trotoar dan menghantam tiang listrik. Polisi kemudian memastikan kecelakaan tersebut lantaran kelalaian Hilman yang mengendarai mobil sambil mengangkat telepon dan menoleh ke belakang untuk berbincang dengan Novanto, sehingga mobil lepas kendali.

“Mobilnya kecelakaan, bagian depan hancur, kacanya lepas. Beliau pingsan,” kata Fredrich, Kamis (16/11/2017) di RS Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Fredrich mengaku kilennya sedang dalam perjalanan menuju kantor KPK untuk memenuhi panggilan. Namun, di tengah perjalanan mengalami kecelakaan.

“Perlu MRI, luka di bagian sini (pelipis), benjol besar segede bakpao,” kata Fredrich.

Ada indikasi pura-pura terkait kecelakaan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai aksi Novanto hanya bagian dari akrobat semata. Mahfud mengatakan ketika Novanto mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Permata Hijau, ada larangan untuk menjenguk. Kemudian KPK memimdahkan ke RS Cipto Mangunkusumo, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan Novanto tidak perlu dirawat inap.

“Apa itu kesimpulannya, kecuali pura-pura?” ujar Mahfud, Kamis (23/11/2017).

Pernyataan Mahfud kemudian ditanggapi oleh Fredrich. Ia mengancam akan melaporkan Mahfud ke kepolisian karena telah merugikan kliennya.

Baca juga  Jokowi: Rakyat Indonesia Paling Bahagia, Ini Faktanya

“Kalau dia dalam hal ini tidak bisa membuktikan berarti dia melakukan pencemaran nama baik kan, saya laporkan ke polisi,” kata Fredrich.

Setelah Kecelakaan Menghantam Tiang Listrik

Tak mau lepas dari aksi Novanto, kemudian KPK memindahkannya ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Novanto dibawa sejumlah penyidik KPK dan petugas rumah sakit dengan menggunakan kursi roda.

“Bahwa yang bersangkutan tidak memerlukan rawat inap, maka pembantarannya tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu nanti akan ada pemindahan dari sini ke tahanan di KPK,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di RSCM, Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Menjadi tahanan KPK, Novanto kemudian mengajukan kembali praperadilan terhadap status tersangka yang diberikan oleh KPK. Sidang praperadilan yang rencananya digelar Kamis (30/11/2017) lalu dibatalkan karena KPK tidak hadir lantaran masih melengkapi surat dan bukti dalam pengadilan.

Hakim Kusno yang menjadi hakim tunggal dan memimpin sidang praperadilan menunda sidang hingga satu minggu kemudian atau 7 Desember.

Menyiasati kemungkinan kembali gugurnya status tersangka Novanto, KPK pun bergerak cepat dengan melimpahkan berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/12). Dengan demikian, gugatan praperadilan Novanto akan gugur jika sidang di tipikor berjalan sesuai jadwal.

Hingga tulisan ini tayang, proses praperadilan gugatan Novanto terhadap statusnya sebagai tersangka oleh KPK masih berjalan. Kemungkinan Novanto menang di praperadilan tersebut masih terbuka lebar. Di lain pihak, KPK tidak mau kalah untuk kedua kalinya.

Untuk itu KPK menyiasati dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor karena bukti yang dihimpun sudah kuat dan berdasarkan pada kesaksian terdakwa kasus e-KTP, Andi Narogong.(ka)

Lihat juga liputan khusus “Hari Anti Korupsi” Lainnya :

  1. Ketika Semua Meninggalkan Setnov
  2. Balada KPK Menjerat Setya Novanto
  3. Tatkala Tangan KPK Menjerat Ketua Lembaga Tinggi Negara
  4. Korupsi SKL BLBI lebih Merugikan Negara Dibandingkan e-KTP
  5. Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here