Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

0
Kepala Daerah Kader Golkar dan PDIP tersangkut korupsi 2017

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dalam kunjungannya ke Padang, Sumatera Barat, memberikan arahan agar kepala daerah dapat mengenali area rawan korupsi. Hal ini supaya kepala daerah tidak terjebak perilaku koruptif dan berurusan dengan penegak hukum, apalagi sampai terjaring operasi tangkap tangan KPK.

“Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi, selama KPK ada sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya,” kata Mendagri (26/9/2017).

PDI-P dan Golkar Kejar-kejaran

PDI-P dan Golkar merupakan partai besar dan mempunyai jejaring yang kuat sampai keakar rumput atau masyarakat bawah. PDI-P identik dengan partai oposisi dan dikenal dengan partai wong cilik.

Sementara itu, Golkar lebih dikenal dengan partai penguasa dan selalu berada dalam pemerintahan.Pasca reformasi, PDI-P dan Golkar dicap menjadi partai yang terkorup menurut versi KPK Watch.

PDI-P berada di puncak dengan 157 kasus (33,9 persen) dan disusul oleh Golkar pada urutan kedua dengan 113 kasus (24,4 persen).

Jika menilik data kepala daerah yang terlibat korupsi di tahun 2017, PDI-P tertinggal sementara dari Golkar. Kepala daerah yang berasal dari PDI-P tersangkut kasus korupsi berjumlah 3 orang dan Golkar sebanyak 5 orang kepala daerah.

Deretan Kepala Daerah dari PDI-P yang tersandung kasus korupsi Tahun 2017

Sri Hartini, Bupati Klaten, Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan.

Barang bukti yang didapat KPK dalam OTT adalah uang tunai Rp 2,08 milyar, dan US $7.500 dolar serta Sin$ 2.035 yang dibungkus dalam kardus. Saat ini Sri Hartini telah divonis 11 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana kurungan, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Sri Hartini sebesar Rp900 juta subsidair 10 bulan kurungan.

Baca juga  Demokrat Kritik Anggaran Besar Pertemuan IMF-WB di Bali

Selain Sri, nama Edy Rumpoko, Wali Kota Batu, Jawa Timur dibekuk oleh KPK di akhir jabatan. Edy terjaring operasi tangkap tangan KPK setelah menerima suap sebesar Rp. 500 juta dari salah seorang pengusaha.

Suap tersebut terkait belanja modal dan pengadaan mesin meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar. Edy ditangkap KPK pada tengah malam di rumah dinasnya

Nama ketiga adalah Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto yang ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 setelah sebelumnya KPK menangkap tangan tiga pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PURR Kota Mojokerto.

Sementara dari Partai Golkar, nama Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menjadi nama yang mencenagngkan. Mantan Bupati Musi Rawas itu terjaring operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu. Tidak hanya Ridwan, KPK juga menahan istrinya serta tiga orang lainnya.

Uang dalam dus di rumah Mukti dengan nominal 1 miliarpun ikut disita KPK. Korupsi Gubernur yang masih satu tahun menjabat ini terkait dua proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong.

Nama lain adalah Siti Mashita Soeparno, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah ditangkap di rumah dinasnya bersama dua orang lainnya. Siti ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap pelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti diduga menerima uang suap sebesar 5,1 miliar.

Nama Oky Arya Zulkarnaen, Bupati Batu Bara, Sumatera Utara menjadi tersangka kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Ia diduga menerima suap sebesar 4,4 miliar dari 3 proyek tersebut.

Kader Partai Golkar lainnya yang tersangkut kasus korupsi adalah Tubagus Iman Ariyadi. Wali Kota Cilegon Propinsi Banten itu ditangkap bersama 10 orang lainnya terkait  dugaan korupsi terkait dengan perizinan kawasan industri.

Baca juga  Koordinasi ‘Benang Kusut’ Kabinet Kerja Jokowi

Sementara itu, KPK juga menyita uang ratusan juta yang akan dijadikan barang bukti.

Yang paling gres tentu nama Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara yang juga putri dari Mantan Bupati Kukar pertama kali ini ditetapkan menjadi tersangka atas pengembangan kasus. Selain kasus suap, Rita juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara.

Lembaga Transparency International sebuah badan anti korupsi dunia yang berkantor di Berlin menurunkan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (25/1/2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada diperingkat 90 dari 176 negara.

Peneliti ICW Donald Fariz menyebutkan, upaya pemerintah untuk menekan angka korupsi dengan melakukan berbagai akselerasi untuk mendorong perbaikan di sektor ijin usaha sudah berjalan.

Namun, perilaku korup di daerah seperti memberikan gambaran bahwa korupsi dan suap sudah menjadi darah daging dan sulit diatasi.

“Ini tentu menjadi tantangan bagi presiden bahwa reformasi birokrasi khususnya di sektor perijinan harus diperbaiki lagi, karena CPI menggunakan data atau instrumen “business doing activity” yang menyorot soal kemudahan perijinan,” ujar Donald. (bs)

Lihat juga liputan khusus “Hari Anti Korupsi” Lainnya :

  1. Ketika Semua Meninggalkan Setnov
  2. Balada KPK Menjerat Setya Novanto
  3. Tatkala Tangan KPK Menjerat Ketua Lembaga Tinggi Negara
  4. Korupsi SKL BLBI lebih Merugikan Negara Dibandingkan e-KTP
  5. Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here