Detik-detik Terakhir Penantian JK Menunggu Tuah MK

0
Detik-detik Terakhir Penantian JK Menunggu Tuah MK

Sampai Kamis (9/8/2018), belum ada tanda-tanda gugatan Perindo yang menjadikan Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait gugatan masa jabatan capres-cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, JK sampai saat ini masih bertahan menunggu putusan MK tersebut. JK meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil keputusan MK.

Sisa waktu masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU membuat sejumlah pihak koalisi Jokowi melempar kode-kode keras untuk JK tidak terlalu berharap menjadi cawapres Jokowi. Kode keras itu dilempar agar koalisi petahana dapat lebih consern melakukan finalisasi pasangan capres-cawapres sebelum mendaftar ke KPU pada tanggal 10 Agustus.

Kengototan JK untuk menunggu hasil putusan MK tersebut menuai spekulasi. Karena sampai detik-detik terakhir ini belum ada kepastian siapa yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Yang ada hanya inisial “M” dan JK juga mengklaim bahwa yang dimaksud dengan inisial “M” tersebut bisa juga awalan namanya.

Ada beberapa pihak yang mengatakan gugatan Perindo yang menjadikan JK sebagai pihak terkait merupakan dorongan dari Megawati. Ada juga pihak yang mengatakan gugatan tersebut merupakan inisiatif JK, dan ada juga pihak yang mengatakan gugatan JK tersebut merupakan arahan Jokowi.

Baca juga  Kubu Jokowi Cemas Militansi Relawan Prabowo

Pihak yang beranggapan gugatan JK tersebut dorongan Megawati merujuk dari besarnya suara arus bawah PDIP yang menginginkan sosok JK kembali mendampingi Jokowi. JK dianggap dapat menutupi kekurangan Jokowi dalam segi pemilih muslim. Di sisi lain alasan PDIP untuk mengamankan kursi RI 1 di Pilpres 2024 juga menjadi salah satu pertimbangan elite PDIP.

Sementara itu, pihak yang beranggapan jika gugatan yang diajukan ke MK tersebut merupakan inisiasi JK sendiri merujuk kepada insting politik JK yang menangkap keinginan arus bawah PDIP. JK paham kekurangan Jokowi dalam pemilih muslim dan keinginan PDIP untuk tetap bisa menang di Pilpres 2024. Apalagi sosok JK yang lama malang melintang di dunia birokrasi dan bisnis, pasti menjadi aspek yang tidak dimiliki banyak kandidat lainnya.

Anggapan lain juga bisa merujuk pada strategi Jokowi alias gugatan tersebut merupakan dorongan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sedari awal Jokowi menjadi Presiden memang terlihat manuver personal Jokowi yang terkadang sulit di tebak oleh PDIP ataupun mitra koalisi lainnya. Hal tersebut sepertinya mengindikasikan Jokowi bukan di bawah kendali penuh PDIP.

Hal yang sama menjelang Pilpres 2019 ini juga dilakukan Jokowi. Ia tidak ingin ada tekanan dari pihak manapun, termasuk JK sendiri. Pilihan bebas Jokowi dalam menentukan siapa cawapresnya menjadi strateginya. Terlihat dari kesibukan Jokowi memanggil Ketua Umum parpol koalisi yang seharusnya menjadi tugas partai pengusung, dalam hal ini PDIP.

Baca juga  BPJS Warisan Pro Rakyat era SBY, Nasibnya Kini?

Dari tiga analisa sumber gugatan JK ke MK tersebut nantinya akan membuahkan consensus tersendiri bagi parpol koalisi maupun Jokowi. Jika gugatan tersebut dikabulkan MK dalam beberapa jam kedepan dan merujuk pada analisa sumber gugatan pertama dan kedua, Jokowi dengan mudah bisa diintervensi PDIP untuk menerima JK sebagai kompensasi karena telah menolak Puan Maharani dan Budi Gunawan yang disodorkan sebelumnya.

Namun jika merujuk pada analisa sumber gugatan terakhir, diterima atau tidaknya gugatan tersebut Jokowi tidak akan ambil pusing. Jokowi akan tetap pada pilihannya sendiri. Dalam kasus ini, JK akan merasa tertipu dan gigit jari karena strategi Jokowi.

Sulaiman Khidir, Pegiat Demokrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here