Dianggap Bertentangan Dengan UUD 45, Rakyat Papua Gugat Pasal Makar ke MK

0
Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara mendaftarkan uji materi 5 pasal makar di KUHP

Dianggap menjadi senjata untuk menghabisi lawan politik dan bertentangan dengan UUD 1945, pasal makar yang ada di KUHP digugat Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara dan Aliansi Untuk Demokrasi Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mohon kepada MK untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang, yaitu menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para pemohon,” ujar perwakilan LBH Papua, Simon Pattiradjawane di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).

Menurutnya, ada lima pasal makar di KUHP yang bertentangan dengan UUD 1945. Yaitu pasal 104, 106, 107, 108, dan 110 KUHP.

“Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya pasal-pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” jelas Simon.

Baca juga  Naikkan BBM, Bukti Pemerintah Gagal Kelola Perekonomian

Sementara itu, perwakilan Aliansi untuk Demokrasi Papua Latifah Anum Siregar menyatakan bahwa di Papua terdapat banyak tahanan politik yang dijerat dengan pasal makar KUHP. Dia menginginkan agar 5 pasal itu direkomendasikan untuk dicabut dalam pembahasan RUU KUHP.

“Banyak sekali masalah, yang ditahan di Papua, banyak tahanan politik. Kaitanya dengan judicial review, ini kami ingin pasal itu dicabut,” jelasnya. (AIP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here