Didik Mukrianto: Pemerintah Jangan Terus Cari “Kambing Hitam”

0
Didik Mukrianto: Pemerintah Jangan Terus Cari “Kambing Hitam”

PolitikToday – Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai pesan moral yang disampaikan oleh Presiden RI ke Enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twiter pribadinya menjawab kritik Presiden Jokowi soal harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dipahami sebagai respon atas apa yang selama ini dipersepsikan publik terhadap SBY. Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, jika pandangan dan sikap pemerintah disampaikan tanpa landasan dan argumentasi yang berimbang, maka kebijakan pemimpin sebelumnya pasti akan diterima salah oleh masyarakat dan berpotensi menjadi pendaat yang tidak adil dan bersih.

“Setiap kebijakan didasarkan kepada analisa, kajian dan pertimbangan yang mendalam dengan tetap menghitung resiko yang akan mungkin terjadi. Tidak bijak membandingkan aple to aple tanpa disertakan latar belakang, kajian dan fakta yang melatarbelakangi, karena pasti berbeda situasinya,” ujar Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu.

Lebih jauh ia menjelaskan, argumentasi dan pertimbangan yang utuh oleh pemerintah saat ini atas sebuah kebijakan pemimpin sebelumnya akan menjauhkan masyarakat dari sak wasangka dan miss persepsi yang akan memancing perdebatan dan perpecahan.

Baca juga  #PAPUA Otonomi Khusus dan Menurunnya Angka Kemiskinan di Papua

Ia juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang menyampaikan pidato dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya disaat masyarakat tengah berada dalam keadaan kalut dan ketakutan pasca maraknya aksi teror yang terjadi belakangan.

Apalagi, lanjut Didik, selain aksi teror yang kian meresahkan, masyarakat juga tengah dibebani oleh kenaikan harga barang dan nilai tukar yang berpotensi memicu pelambatan pertumbuhan ekonomi.

“Saya berpandangan bahwa sebagai seorang negarawan tidak elok dan sangat tidak bijak di saat negara dilanda krisis namun menyalah-nyalahkan pemimpin pendahulunya. Apakah ketauladanan pemimpin bangsa tidak diperlukan? Apakah negara ini hanya bisa dikelola sendiri tanpa pondasi yang dibangun oleh pemerintah era sebelumnya?” tukas Didik.

Ia menilai, semestinya pemerintah memahami bahwa situasi saat Jokowi menjadi Presiden dengan SBY memimpin jelas berbeda jauh. Pada masa SBY, jelasnya, pemerintah pernah membuat kebijakan disaat harga minyak dunia mencapai harga 120 dolar. Namun, pada saay itu, pemerintahan SBY mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi diangka rata-rata 6%.

Didik mendesak Presiden Jokowi untuk memikirkan kondisi bangsa dengan lebih serius dan bukan malah mengeluarkan pernyataan yang memicu kericuhan politik yang akan merugikan pemerintahannya sendiri.

Baca juga  Kebijakan Para Presiden untuk Tanah Papua

“Pemimpin bangsa yang negarawan sebaiknya menyatukan bukan memecah belah dengan membanding-bandingkan. Saya yakin banyak warga negara yang sangat mencintai dan yakin bahwa kebijakan SBY diambil untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Ia juga meminta kader partai Demokrat untuk menahan diri dan tidak terpancing untuk membalas pernyataan Presiden meski pernyataan Jokowi itu dirasa menyudutkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat.

“Tentu kita tahu dan paham perasaan kader apabila SBY terus dijadikan “kambing hitam” atas kekurangbijakan dalam mengelola bangsa ini, Namun saya meminta pemerintah fokus saja untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini secara progresif, tanpa membangun opini yang tidak mendidik,” tukasnya.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here