Hadiah Tahun Baru Jokowi, Tarif STNK dan BPKB Naik Tiga Kali Lipat

0
PDIP Sebut Jokowi Akan Jadi Calon Tunggal, Gerindra: 2019, Presiden Baru
Joko Widodo Politiktoday.com

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi “hadiah” bagi rakyat Indonesia pada awal tahun baru 2017, yaitu kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga tiga kali lipat. Sontak keputusan ini mendapat tentangan keras dari publik dan DPR.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia, Panji Nugraha, menilai langkah tersebut tidak tepat. Sebab kondisi masyarakat yang saat ini berdaya beli rendah, akibat dari kondisi ekonomi yang masih belum stabil di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

“Jokowi perlu mengevaluasi kebijakan tersebut karena berimbas kepada rakyat golongan menengah ke bawah dan kategori miskin, karena kebijakan menaikkan tarif pengurusan kendaraan bermotor yang dibuat oleh pemerintah tidak disusul dengan solusi konkret agar kebijakan tersebut tidak serta merta membuat rakyat sengsara,” kata dia, Rabu (4/1/2017).

Menurut Panji, Jokowi harusnya bisa lebih merasakan penderitaan rakyat yang kian hari kian sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk itu, sebaiknya janganlah membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, karena hakekatnya fungsi pemerintah adalah untuk membahagiakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan populis yang tidak menyusahkan rakyat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, menilai pemerintah seakan tak mau bekerja keras untuk mendapatkan pemasukan yang lebih bagi keuangan negara, sehingga mengambil kebijakan yang sangat menyulitkan masyarakat.

“Tentu saja kenaikan tarif ini sangat memberatkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau bisanya hanya menaikkan ya untuk apa ada pemerintahan,” cetusnya.

Sebelumnya, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017. Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara, hingga tiga kali lipat dari tarif semula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here