Koalisi Keummatan, HRS Jadi Capres Gantikan Prabowo?

0
Koalisi Keummatan, HRS Jadi Capres Gantikan Prabowo?

Tidak ada yang mustahil dalam politik. Itu ungkapan yang sudah lama dan sudah sering didengar. Politik memang seperlunya saja, namun kepentingan jauh lebih utama. Pekan lalu, Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais dan beberapa tokoh politik nasional berkunjung ke kediaman Imam Besar Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizieq Shihab di Makkah Arab Saudi. Jelas kunjungan itu bukan kunjungan biasa. Kita dapat mengartikan itu adalah sebuah kunjungan dengan muatan politik.

Beberapa media mainstream memberitakan bahwa pertemuan yang juga disertai dengan ibadah Shalat Ashar bersama itu mencapai kata sepakat bahwa ketiga tokoh akan membentuk “Koalisi Keummatan”. Pro dan kontra tentu saja terjadi. Ada yang setuju dengan koalisi itu, akan tetapi ada pula yang menolak. Tidak sedikit pula yang menyindir koalisi ketiga tokoh itu akan sulit diwujudkan karena adanya perbedaan mendasar diantara ketiganya dan juga tarik menarik kepentingan yang kelak tak dapat dihindarkan.

Beberapa waktu sebelum pertemuan yang menghasilkan “Koalisi Keumatan” itu, telah berlangsung Rakornas Alumni Aksi Bela Islam 212 yang berlangsung di Cibubur. Dan sebagaimana diberitakan media juga, perkumpulan sebagian peserta aksi itu mengeluarkan sebuah rekomendasi yang tidak membuat kaget. Artinya penempatan nama Habib Rizieq sebagai Capres pilihan Persaudaraan Alumni 212 itu memang bukan berita yang mengejutkan.

Publik sudah lama sebenarnya menduga bahwa PA 212 akan merekomendasikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Jadi jika dikaitkan rekomendasi itu dengan pertemuan antara Amien Rais, HRS dan Prabowo di Makkah dengan terbentuknya Koalisi Keummatan itu sah sah saja dan seperti menunjukkan bahwa ada benang merah yang sudah terlihat jelas.

Baca juga  Bijak Menyikapi Pertemuan IMF di Bali

Apalagi, Amien Rais, ia adalah tokoh yang hadir di acara Rakornas PA 212 dan juga turut serta berada di Makkah bersama HRS dan Prabowo.

HRS Sebagai Capres?

Lalu bisakah HRS menjadi Capres dari koalisi itu berdasarkan rekomendasi Rakornas?, Bisa saja, sebab publik memiliki referensi tersendiri dalam menentukan sikap untuk memilih tokoh yang akan mereka daulat menjadi pemimpin. Pilihan publik memang kerap bertolak belakang dengan hasil hasil survei yang dilakukan oleh para ilmuwan politik manapun. Jadi, jika hari ini, rekomendasi PA 212 itu diadopsi oleh Koalisi Keummatan dengan memasang Habib Rieziq sebagai capres 2019 guna menantang Jokowi maka hal itu bisa jadi cerita seru.

Lalu apa modal HRS sehingga ia pantas diperhitungkan sebagai Bakal Capres, jelas yang pertama adalah dukungan umat Islam. Tidak ada yang meragukan popularitasnya HRS di kalangan ummat Islam. Apalagi pasca Aksi Bela Islam 212 tahun 2016 lalu itu. Ia dianggap sebagai motor aksi berjilid jilid tersebut. Pasca aksi yang berlangsung damai dan juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah menteri itu, HRS disebut sebagai tokoh Islam nomor wahid.

Kedua, adanya arah dukungan ummat Islam saat kepada tokoh yang merupakan antitesa kepemimpinan saat ini. Jelas arah dukungan ini tidak datang tiba tiba. Ia muncul ketika publik (baca Ummat Islam) merasa kepemimpinan saat ini tidak memberikan respon positif terhadap kehendak ummat. Ditambah juga dengan maraknay perilaku para politisi muslim yang dipersepsikan kian jauh dari nilai-nilai Islam. Mulai dari korupsi, kebijakan tidak merakyat dan sampai perkara dukungan terhadap penista agama.

Baca juga  Ditanya Dukung Siapa, Gatot: Nanti di Bilik Suara Saja

Namun, niat itu juga memiliki kendala. Kendala ini menjadi hal utama yang mungkin saja memberatkan langkah HRS menjadi Orang Nomor Satu di Republik ini. Kendala itu adalah HRS tidak memiliki partai politik dan menyimpan tabungan elektoral sebagaimana partai politik lain yang ikut pemilu tahun 2014 silam.

Memang, ia disebut memiliki kedekatan dengan kalangan pengambil keputusan di partai politik. Namun jika berkaca pada konstelasi politik hari ini dimana Ketua Umum Gerindra Prabowo masih ingin mencalonkan diri, maka berat bagi HRS ikut bertarung.

Kedua, adalah jejak kasus hukum yang diduga dilakukan oleh HRS yang masih lekat dalam ingatan publik. Memang sudah di-SP3-kan oleh penyidik, namun bilah bilah ingatan publik masih belum benar benar bersih dari kasus itu. Disamping itu juga ada kasus kasus lain yang pernah menjerat HRS yang mungkin saja akan dipakai oleh pihak lawan untuk menyerang balik dirinya seandainya nanti menjadi Bakal Calon Presiden.

Tapi sekali lagi, publik punya alasan untuk memilih. Partai politik pun tidak bisa meremehkan begitu saja aspirasi yang ada. Elektabilitas HRS memang belum diukur oleh lembaga survey manapun. Tapi jika itu dilakukan pasca pengumuan hasil Rakornas dan pembentukan “Koalisi Keummatan” sebaiknya itu disegerakan biar tahu apa hasilnya.

Salam

Oleh – Richardo Ulansatapie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here