Korupsi SKL BLBI lebih Merugikan Negara Dibandingkan e-KTP

0

Publik menyangka kasus e-KTP adalah kasus korupsi terbesar di Republik ini. Ternyata ada kasus lain yang lebih banyak bikin rugi negara, yakni kasus SKL BLBI.

Dalam e-KTP, negara kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun. Kasus e-KTP bergulir sejak 2011. KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016. Pada Maret lalu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan bahwa KPK tengah mengusut kasus yang nilai kerugiannya jauh lebih besar dari kasus “mega-korupsi” KTP-Elektronik.

“Duitnya yang besar. Ada yang kerugiannya lebih besar. Tapi pelakunya tidak sebesar ini (kasus KTP-Elektronik),” ungkap Agus.

Publik kembali disegarkan ingatannya tentang kasus klasik yang telah dibicarakan sejak lebih dari satu dasawarsa lalu, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah pemenuhan pembayaran kewajiban, kaitannya saat terjadi krisis moneter 1998.

Bank-bank yang menerima BLBI tentu harus membayar kembali bantuan yang sudah diterimanya. Bila sudah membayar kewajiban itu, bank akan diberi surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas (SKL).

Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthony Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad ‘Bob’ Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Permasalahannya adalah, SKL BLBI seharusnya diterbitkan ketika bank yang bersangkutan telah melunasi kewajibanya. Namun pada kasus BLBI yang melibatkan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), SKL diterbitkan saat pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim masih punya kewajiban Rp 3,7 triliun yang belum dibayarkan.

Kucuran dana BLBI yang diterima Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali BDNI adalah sebesar Rp27,4 triliun. Sjamsul kemudian membayar dengan aset-aset miliknya serta uang tunai hingga menyisakan utang sebesar Rp 4,8 triliun.

Baca juga  ‘Buku Merah Tito’ dan Ketakutan KPK Hadapi Parpol Penguasa

BBPN juga menagihkan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun kepada para petani tambak Dipasena, yang adalah debitur BDNI. Namun Kepala BPPN Syafruddin justru mengeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas ) pada April 2004, sehingga masih ada dana sebesar Rp3,7 triliun yang belum dikembalikan ke negara.

Syafruddin A. Tumenggung adalah Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional di era Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK menetapkan sebagai tersangka dalam kasus BLBI pada 25 April 2017.

“Tersangka Syafruddin A. Tumenggung selaku Ketua BPPN pada 2002 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Menurut Basaria, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, yang dalam hal ini surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada 2004.

Atas penerbitan Surat Keterangan Lunas tersebut, terjadi kerugian negara sekurang-kurangya Rp 3,7 triliun. Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jouncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menyelamatkan Konglomerat?

Diterbitkannya Surat Keterangan Lunas para bankir yang mendapat kucuran dana BLBI oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN, merupakan perintah Megawati. Bukan tanpa alasan BPPN keluarkan SKL, karena hal ini merujuk pada Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati agar BPPN keluarkan SKL.

Berdasarkan Inpres tersebut, para debitor tersebut tak perlu melunasi utangnya lagi. Dengan demikian, Kejaksaan Agung pun mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi pihak-pihak yang menerima dana BLBI. Padahal menurut BPK, hanya lima persen dana BLBI yang digunakan untuk kepentingan penyehatan perbankan.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan saat itu. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun. Sedangkan Sjamsul Nursalim menerima sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad ‘Bob’ Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.

Baca juga  BPJS Warisan Pro Rakyat era SBY, Nasibnya Kini?

Proses penerbitan SKL di skandal BLBI pernah diperiksa oleh KPK. Ketua KPK saat itu Abraham bermaksud hendak membongkar kasus BLBI dan memanggil pihak pihak terkait. Namun setelah Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen oleh Polri, kasus ini menguap.

Politisi Rachmawati Soekarnoputri menilai, Abraham Samad dijadikan tersangka oleh polisi bukan tanpa sebab. Menurut Rachmawati, Abraham Samad dibidik polisi karena hendak membongkar kasus korupsi berjamaah tersebut.

“Saya mendengar saat menjelang pilpres, KPK mengungkapkan akan membongkar kasus BLBI yang tentunya akan memanggil Megawati. Di sini Abraham sudah menjadi target operasi, karena kasus ini tidak berdiri sendiri,” kata Rachmawati di Jakarta pada 19 Februari 2014.

Rachmawati pun menyayangkan sikap polisi yang menersangkakan Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Padahal, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa jangan ada pimpinan KPK dan Polri yang dikriminalisasi.

Jokowi “Pasang Badan” Buat Mega

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal SKL BLBI yang menyeret nama penguasa saat itu. Menurut Jokowi, SKL yang keluar dari Instruksi Presiden Megawati tersebut sulit dipertanyakan.

“Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu, 26 April 2017.

Jokowi menambahkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Megawati kala itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi, tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi yang ada. Ia juga menyarankan untuk bertanya lebih detil ke KPK. (kg)

Lihat juga liputan khusus “Hari Anti Korupsi” Lainnya :

  1. Ketika Semua Meninggalkan Setnov
  2. Balada KPK Menjerat Setya Novanto
  3. Tatkala Tangan KPK Menjerat Ketua Lembaga Tinggi Negara
  4. Korupsi SKL BLBI lebih Merugikan Negara Dibandingkan e-KTP
  5. Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here