KPK Minta KPU Konsisten Jalankan PKPU No 20/2018

0
KPK Minta KPU Konsisten Jalankan PKPU No 20/2018

PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk konsisten memberlakukan penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat aturan tentang larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi untuk dicalonkan sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Disebutkan Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, KPK akan terus mengingatkan KPU untuk konsisten menjalankan aturan yang mereka buat sendiri.

“Kami harap KPU konsisten menegakkan PKPU yang sudah dibuat tersebut,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta.

Febri menyebutkan, KPK sesuai salah satu fungsinya yang melakukan pencegahan dan pendidikan anti korupsi kerap memberikan pemahaman kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah tentang tindak pidana korupsi sebelum mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Baca juga  Rizal Ramli Laporkan Surya Paloh ke Bareskrim

Menurutnya, hal itu penting diterima para calon penyelenggara negara agar mengetahui mana pidana korupsi atau bukan.

“Itu kan penting diketahui sejak awal, agar nanti tidak ada lagi alasan, ‘Saya tidak tahu terima, saya kira menerima hadiah itu sebagai kebaikan’, seperti yang muncul beberapa kali ini,” ujarnya.

Meski sampai saat ini KPK belum diminta KPU menjelaskan kepada caleg terkait tindak pidana korupsi, namun ia mengatakan ingin memastikan apakah sudah ada permintaan dari KPU atau belum terkait hal ini.

“Biasanya kami lakukan koordinasi lebih lanjut. Belajar dari pengalaman sebelumnya selalu diminta menjelaskan ke cakada atau caleg,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota partai politik telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif tersebut.

Baca juga  Ketua DPD Golkar Pasuruan Resmi Jadi Tersangka KPK

Diantara politisi itu antara politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati dan M Taufik dari Partai Gerindra.

Keduanya menggugat aturan baru yang dibuat KPU untuk Pemilu 2019 itu lantaran haknya sebagai warga negara dikebiri.

Sementara itu, KPU sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang mendaftarkan bakal caleg mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak serta bandar narkoba kepada masyarakat.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here