Libido Ekonomi Penguasa

0
Libido Ekonomi Penguasa

Sigmund Freud mendefinisikan libido sebagai energi atau daya insting yang terkandung dalam identifikasi yang berada dalam komponen ketidaksadaran dari psikologi. Ia menunjukkan bahwa dorongan libidinal ini dapat bertentangan dengan perilaku yang beradab.

Inilah yang terjadi dengan kondisi bangsa kita hari ini. Negara dijalankan dengan libido penguasa untuk mencapai prestise, bukan pencapaian kesejahteraan rakyat. Rakyat dinina bobokkan dengan perut kosong sambil didongengkan isu pembangunan.

Lihat saja pemberitaan dimedia masa. Pengerjaan Tol yang baru beberapa kilometer saja diresmikan. Groundbreaking disana-sini diliput. Pembangunan ruang tunggu bandara di ekspose seakan peresmian bandara baru. Semua itu tentang prestise.

Sendi- sendi keuangan negara terkuras habis oleh ambisi penguasa untuk memancang tiang beton di seluruh negeri. Sementara itu, tanpa disadari hutang yang dipikul anak cucu dimasa depan kian berat. Pemerintah selalu berdalih pembangunan adalah untuk masa depan yang lebih baik.

Semua pasti sepakat kalau pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan. Akan tetapi harus diperhatikan dan dikaji dengan detail, pembangunan yang bagaimana yang nantinya akan mensejahterakan. Salah kaji, bukan malah sejahtera melainkan sengsara, karena hanya menurutkan nafsu belaka.

Baca juga  Kubu Jokowi Cemas Militansi Relawan Prabowo

Menjelang lebaran 2018 ini contohnya, pemerintah dengan sesumbar mengatakan akan menggelontorkan anggaran untuk THR dan gaji 13 untuk aparatur sipil negara (ASN). Namun, wacana pemerintah ini mendapat pertanyaan balik dari banyak pihak. Bukan tentang niat baik pemerintah tentang THR dan gaji 13-nya, tapi dari sumber keuangan negara yang mana akan diambil pemerintah.

Hal tersebut dipertanyakan secara tegas oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN tidak hanya masalah kesiapan pemerintah pusat dalam menunaikan kewajiban, tapi juga kesiapan keuangan daerah untuk memenuhkan hak-hak ASN yang telah disampaikan Presiden. Bagaimana dengan daerah yang keuangannya tidak memadai untuk memberikan THR dan gaji 13, sementara lebaran sudah mendekati.

Pemerintah tidak bisa begitu saja melemparkan masalah ini kepada pemerintah daerah. Karena THR dan gaji 13 yang disampaikan pemerintah juga harus memerhatikan kesiapan pemerintah daerah untuk menunaikannya. Kalau sudah diumumkan Presiden, seharusnya kajiannya sudah clear dan tidak berpolemik lagi.

Untuk membayar THR dan gaji ke 13 pada 2018 pemerintah harus mengeluarkan dana lebih banyak. Dananya sebesar Rp35,76 triliun, meningkat 68,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Gaji pokok sebesar Rp5,24 triliun. THR untuk tunjangan kinerja Rp5,79 triliun. THR untuk pensiunan 6,85 triliun dan gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun. Tunjangan  kinerja ke-13 Rp5,79 triliun serta pensiun ke-13 sebesar Rp6,85 triliun.

Baca juga  Gerak Cepat Hoax Ratna Sarumpaet, Hoax Asia Sentinel Siapa Yang Urus?

Sementara itu, dibalik euforia THR dan gaji 13 ASN yang masih debatable si kelompok ekonomi menengah ke bawah kian menjerit. Kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik di pasaran. Sementara kemampuan daya beli juga tidak memadai. Kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah hanya sekedar lempar bantuan di tengah jalan.

Pemerintah tidak boleh hanya melempar wacana untuk sekedar euforia semata. Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan kongkrit dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk menjalankan roda bangsa ini. Jangan diam-diam karena libido semata sengsarakan amanah rakyat yang dibebabankan di pundak.

Rianto Konga, Pemerhati Kebijakan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here