Menggugat Pembatasan Masa Jabatan Wapres Adalah Bentuk Gagal Paham Konstitusi?

0
Menggugat Pembatasan Masa Jabatan Wapres Adalah Bentuk Gagal Paham Konstitusi?

Sebuah organisasi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi baru bru ini mengajukan upaya hokum peninjauan kembali terhadap UU no 7 Taun 2017 tentang Pemilihan Presiden khususnya pasal yang terkait dengan masa jabatan Wakil Presiden. Menurut Organisasi tersebut, frasa yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan Wapres dua kali berturut turut harus dijelaskan.

Wakil Presiden adalah instrumen penting dalam ketata negaraan. Posisinya sejak era reformasi sudah menjadi makin kuat sebagai pendamping Kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dalam era politik yang makin ramai saat ini, posisi Wakil Presiden juga bisa menjadi posisi yang ditawarkan kepada mitra koalisi untuk bersama sama memenangkan Pilpres.

Saat ini, posisi itu dijabat oleh Jusuf Kalla (JK). Sebelumnya, bersama Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2009 lalu, JK juga sudah menduduki jabatan itu. Dan pada tahun 2014, Ia diajak oleh Jokowi  sebagai cawapres. JK adalah tokoh senior dan disegani di Golkar, namun semua tahu, pada Pilpres 2014 lalu, JK diusulka oleh Partai NasDem besutan Surya Paloh yang dikenal sangat dekat dengan JK.

Kini, wacana agar JK kembali mendampingi Jokowi pada Pemilu 2019 kembali digulirkan. Padahal JK sudah menjabat wapres selama dua periode. Beberapa partai pendukung pemerintah menghendaki Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan fatwa perihal batasan periode masa jabatan presiden dan wapres.

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pertanyaannya, apakah ketentuan tersebut tidak cukup tegas?

Belakangan muncul tafsir bahwa larangan pencalonan hanya berlaku kalau sudah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua periode secara berturut-turut. Artinya, JK dibolehkan menjadi cawapres tahun 2019 mendatang, karena jabatan wapres sempat diselingi Boediono pada periode 2009-2014. Tetapi beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa tafsir itu dipaksakan semata untuk meloloskan JK mendampingi Jokowi. Sebab ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sudah cukup jelas, di mana larangan melebihi dua perode jabatan tetap berlaku sekalipun tidak berturut-turut. Tafsir mana yang lebih mendekati semangat UUD 1945?

Baca juga  Koordinasi ‘Benang Kusut’ Kabinet Kerja Jokowi

Dua pasal tersebut memang mengatur syarat pencalonan presiden dan wapres. Pasal 169 huruf (n) menyatakan, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal itu harus disertai surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 huruf (i).

Namun, yang lebih membingungkan lagi. Jika Pasal 7 UUD 1945 sudah dianggap jelas tidak boleh menjabat lagi setelah dua kali meskipun tidak berturut-turut, kenapa dua pasal itu diuji materi? Atau, para perumus UU Pemilu menafsirkan bahwa seseorang tidak boleh lagi mencalonkan diri setelah menjabat dua periode berturut-turut?

Para pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 168 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia berpendapat seharusnya ketentuan dua kali masa jabatan diatur secara rinci.

Mengapa pembatasan pencalonan presiden dan wapres harus diperdebatkan? Sebab Pasal 7 UUD 1945 adalah hasil amandemen pertama, semata-mata membatasi kekuasaan agar zaman Orde Baru tak lagi terulang.

Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa pencalonan JK kembali digulirkan? Apakah semata-mata karena elektabilitasnya masih cukup tinggi, atau sebagai upaya bargain kepada Jokowi?

JK kita tahu memang dikenal ulung dan lihai berpolitik. Buktinya, saat Golkar menggelar konvensi pada tahun 2004 lalu, Ia menyatakan mundur dari gelanggang pertempuran dan beralih menjadi Calon Wakil Presiden bersama Capres Susilo Bambang Yudhoyono. Alhasil, koalisi JK yang dukung Surya Paloh, Aburizal Bakrie, melesat meninggalkan koalisi Wiranto yang resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai Capres/Cawapres.

Baca juga  Ekonomi Tertekan, Jokowi Rombak Kabinet?

Mencalonkan kembali JK sebagai Cawapres Jokowi juga menimbulkan anggapan bahwa ini bagian dari stratego JK untuk maju di Pilpres 2019 menantang Jokowi. Namun, JK segera membantah kabar itu, Ia bahkan menyebut ingin istirahat.

Kembali ke pembatasan masa jabatan, sejatinya jika merujuk pada UUD 1945 pasca amandemen spirit yang ingin ditampilkan adalah pembatasan jabatan agar tidak terjadi oligarki kekuasaan seperti era Orde Baru. Karena itulah, dalam UUD hasil amandeman itu disebutkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya boleh dua kali.

Banyak pengamat berpendapat bahwa apapun tafsir yang Tafsir yang membolehkan Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 adalah tafsir yang ngawur dan berisiko melanggar UUD 1945. Dalam ilmu tafsir konstitusi, jika memang diperbolehkan mencalonkan sepanjang tidak berturut-turut, maka kalimat sepenting itu pasti akan dicantumkan dalam UUD 1945. Tapi faktanya kalimat yang membolehkan itu tidak ada. Jadi, tafsir yang membolehkan JK mencalonkan kembali sebagai cawapres hanya hanya akal-akalan saja.

Kesimpulannya sederhana, JK tidak dapat mencalonkan diri jadi cawapres baik berpasangan dengan Jokowi maupun dengan capres lainnya. Seandainya JK ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2019, secara konstitusional dia bisa maju menjadi calon presiden. Untuk cawapres, JK sudah tidak memiliki hak konstitusional.

Oleh – Burhanuddin Khusairi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here