Menjegal Capres Tunggal

0
Serampung Rekapitulasi Pilkada, Parpol Koalisi Bahas Cawapres Jokowi
Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Asa penguasa untuk melenggang tanpa lawan di Pemilihan Presiden 2019, mungkin saja bisa sirna. Untuk kesekian kalinya, warga negara yang masih berpikir waras, mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi mereka, syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang ada dalam UU tersebut inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Publik menduga, kengototan pemerintah yang memaksakan pemberlakuan PT pada Pilpres 2019, salah satunya karena ingin memunculkan fenomena calon tunggal. Sudah bukan rahasia umum jika Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya hingga periode berikutnya. Sebagai petahana, ia tentu tidak ingin memiliki banyak saingan.

Jadi, dengan kian sulitnya persyaratan untuk menjadi capres, langkah petugas partai dari PDI Perjuangan ini untuk kembali menapaki singgasana istana, akan semakin terbuka. Apalagi, dengan syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014, ditambah lagi banyaknya parpol yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini, niscaya tidak banyak peluang bagi parpol oposisi untuk menantang Jokowi.

Hal ini tentu saja membahayakan demokrasi kita. Aturan PT dalam pemilihan presiden dan legislatif yang digelar serentak, tidak pernah terjadi dalam sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Karena hakikat dari pilpres adalah memilih pemimpin yang menjadi hak politik setiap individu. Itu sebabnya di negara-negara demokratis tak hanya partai yang dapat memajukan calon presiden, setiap individu pun memiliki hak.

Padahal, dulu banyak orang yang menaruh harapan besar pada Jokowi. Sebab ia adalah “orang biasa” yang mampu menjadi pemimpin bangsa ini. Orang di luar elite politik nasional. Selama ini, yang menjadi capres dia lagi dia lagi. Selalu itu-itu saja. Namun Jokowi berhasil mendobrak dinding kekuasaan yang sudah lama digilir hanya oleh segelintir orang. Ia memupuk mimpi rakyat, dengan mematahkan anggapan “orang biasa” tak bisa menjadi pemimpin negara.

Sayangnya, harapan rakyat itu terancam sirna, lantaran setelah berkuasa, Jokowi tidak ingin ada lagi “orang biasa” yang menjadi penguasa. Terutama yang berpotensi mengganggu ambisinya merengkuh singgasana untuk periode kedua. Ia berupaya menutup rapat celah yang dulu ia gunakan untuk masuk kancah politik nasional. Jokowi memilih menobatkan diri sebagai anggota baru kelompok elite politik, ketimbang pembaharu demokrasi yang membuka pintu bagi “orang biasa” untuk ikut memimpin bangsa.

Hasrat berkuasa dengan segala cara inilah yang coba ditentang oleh 12 orang tokoh pro-demokrasi. Mereka menggugat UU Pemilu ke MK dengan mengemukakan sejumlah alasan. Salah satunya untuk mengembalikan pemilihan umum langsung ke tangan rakyat. Membatasi kehendak rakyat untuk menjadi atau memiliki banyak capres, jelas melanggar konstitusi. Karena itu capres tunggal harus dijegal.

Upaya pencegalan itu memang tidak gampang. Berkaca dari pengalaman, MK sudah lima kali menolak pengujian UU yang sama. Bukan tidak mungkin, keputusan serupa akan kembali dikeluarkan. Meski demikian, harapan tak boleh sirna. Rasa optimis tetap perlu dijaga. Bagaimana pun, ketua MK saat ini sudah berganti. Arief Hidayat yang kerap dituding memihak rezim, sudah dicopot dari posisi ketua karena sejumlah pelanggaran etika. Semoga kini MK bisa lebih netral memutus perkara.

Kita berharap, kali ini MK bisa lebih mempertimbangkan aspek rasionalitas dan keadilan konstitusional dalam pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, argumen bahwa ambang batas presiden memperkuat sistem presidensial sangat lemah dan tidak meyakinkan. Jangan lagi terulang cibiran banyak orang yang mengatakan MK sudah seperti pengamat politik yang bicara presidensial tetapi rasa parlementer. Jangan sampai pula orang-orang kembali berkata, “Indonesia sedang memasuki era kebodohan massal dan Mahkamah Konstitusi menguatkannya.”

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here