PDIP Tetap Dukung Tersangka Korupsi di Pilkada Blitar dan Tulungagung

0
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi pengarahan di hadapan ratusan kader dan relawan PDIP di kediaman Cabup Syahri di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (10/6). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko).

PolitikToday – PDI Perjuangan bersikukuh tetap akan mendukung Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang saat ini tengah mencalonkan kembali di Pilkada 2018. Meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berdalih, alasan partainya mendukung kedua terduga koruptor itu lantaran menduga penetapan status tersangka merupakan upaya politis.

“Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ,” kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).

Menurut dia, dukungan ini tidak terlepas dari Pasal 54 dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disebutkan, partai pengusung dan koalisi tidak dapat dalam mengusulkan calon pengganti bila sudah dalam tempo 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Baca juga  Kebohongan Ratna Sarumpaet, Prabowo: Apa Motivasinya?

“Jadi kami bela, mereka mendapat legitimasi kuat, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut? Karena prosesnya betul menyolok dan tidak terlepas dari dinamika Pilkada,” terang Hasto.

Diketahui, Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap di masing-masing daerahnya. Keduanya diduga sebagai penerima imbalan dari anggaran tahun 2018.

Namun PDIP menuding, ada muatan politis dibuat rival guna menjegal langkah elektabilitas mereka yang tak terbendung.

“Jadi ada pihak tertentu yang ingin jadi wasit dalam Pilkada. Kemudian menggunakan berbagai upaya, termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan,” kata Hasto.

Tudingan Hasto tersebut sudah dibantah oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan tak ada unsur politis di balik penangkapan tersebut karena pihaknya bekerja sesuai bukti, dan jika ada yang keberatan silakan menyelesaikan di jalur pengadilan.

Baca juga  Jadi Tersangka KPK, Bupati dari Nasdem Ini Diduga Terima Gratifikasi Rp 600 Juta

“Banyak instrumen, apakah pra peradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (11/6).

Kendati begitu, Saut menilai anggapan tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Sebab, sambung dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

“KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum,” ucap dia.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here