Penuntasan Kasus HAM Berat, Penggagas Aksi Kamisan: Jokowi Tidak Berani

0
Aktifis Nilai Kedatangan Jokowi ke Aksi Kamisan Biasa Saja
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (22/1). Aksi yang ke-382 itu memperingati sewindu (delapan tahun) Kamisan dan menyerukan pada Presiden untuk melaksanakan janji-janjinya akan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/mes/15.

PolitikToday – Maria Katarina Sumarsih, Ibunda korban Tragedi Semanggi-Trisakti I, mengaku kecewa dengan hasil pertemuan para keluarga korban pelanggaran HAM berat dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 31 Mei 2018 silam.

“Respon Pak Presiden setelah kami bicara adalah, akan menugasi Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan Komnas HAM. Untuk mengetahui progres pertemuan Presiden dengan korban itu bisa dikejar ke Pak Moeldoko,” ucap Sumarsih yang berjuang dalam wadah Aksi Kamisan ini,  Senin (11/6/2018) kemarin.

Padahal, para pengiat Aksi Kamisan itu menginginkan Jokowi langsung memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan penyelidikan oleh Komnas HAM sehingga bisa dilaporkan ke DPR dan DPR bisa memberikan rekomendasi ke Jokowi untuk mengadakan Pengadilan HAM Ad Hoc lewat Keputusan Presiden.

Sayangnya, Jokowi mengatakan bahwa ia akan memerintahkan Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Menkopolhukam Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto.

Menurut Sumarsih, keputusan Jokowi tersebut tidak akan mengubah banyak hal. Pasalnya, dalam penutup dokumen yang ia serahkan kepada Jokowi, nama Wiranto selaku Menhankam dan Panglima ABRI tercantum sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Mei 1998.

Baca juga  PA 212 Tegaskan Komitmen Patuhi Ijtima' Ulama II

“Jawabannya adalah Jokowi orang yang tidak berani, walaupin pada hari HAM 15 Desember lalu Presiden mengatakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu diperlukan keberanian untuk mencari terobosan penyelesaian secara Yudisial, non Yudisial, dan rekonsilisai,” sesal penggagas Aksi Kamisan ini.

Kala itu Sumarsih hadir bersama 20 orang perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM lainnya. Mereka kemudian menyerahkan dokumen kepada Jokowi. Menurut Sumarsih, dokumen yang diserahkan antara lain, surat bernomor 524/JSKK/I/2017 berisi catatan tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM berat, dua halaman bolak-balik catatan berjudul “Kasus Trisakti, Semanggi I Dan Semanggi II Perlu Diselesaikan Melalui Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc”, draft pengakuan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta ratusan lembar berisi hasil investigasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) terkait peristiwa kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998 dan Tragedi Trisakti-Semanggi I dan II.

“Waktu itu kan Pak Jokowi terkenal suka blusukan. Saya mikirnya sewaktu-waktu Pak Jokowi tiba-tiba datang dan bertemu kami. Jadi dokumen itu bisa langsung saya serahkan. Tahunya nggak,” kata Sumarsih kecewa.

Baca juga  Pengacara Amien Rais Nilai Ucapan Kapitra Aneh

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyampaikan lewat pertemuan itu, Jokowi ingin mendengar dan mendapat masukan dari keluarga korban HAM serta sejumlah aktivis yang selama ini melakukan Aksi Kamisan.

Terkait perkembangan persoalan HAM ini, Jokowi telah menugaskan Kepala KSP Moeldoko. Menurut Johan, dengan perintah tersebut perwakilan dari keluarga korban HAM nantinya bisa mencari tahu mengenai perkembangan penanganan kasus ke Moeldoko.

Johan juga menegaskan pertemuan antara Presiden Jokowi dan peserta aksi kamisan tidak terkait dengan tahun politik.

“Saya kira tidak (terkait tahun politik). Seperti yang saya sampaikan, pertemuan ini sudah lama digagas,” kata Johan.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here