Projo Curi Start, Kampanye Damai Gagal

2

Baru saja genderang pesta demokrasi ditabuh, sejumlah pelanggaran kampanye sudah tersaji di depan mata publik. Seperti dalam Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018) pagi. Iven yang seharusnya menjadi ajang unjuk sportivitas, justru dinodai dengan bertebarnya atribut kampanye salah satu kandidat. Ini menunjukkan, sejak awal kampanye damai sudah gagal.

Pada deklarasi yang diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta ratusan pendukung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan sebagian peserta menggunakan pakaian adat daerah. Peserta juga dilarang membawa atribut kampanye, karena sudah difasilitasi oleh KPU.

Sayang, aturan itu tidak diindahkan oleh salah satu pendukung calon, yakni dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Sejumlah simpatisan pendukung petahana, terutama perwakilan dari PDI Perjuangan dan PKB, hadir ke acara dengan membawa bendera dan poster kandidat mereka. Tampaknya mereka hendak curi start di acara yang seharusnya netral.

Salah satunya dari relawan Projo (Pro Jokowi) yang membawa sejumlah bendera berukuran besar berwarna merah dengan gambar kepala Jokowi. Begitu pula dengan rombongan dari PKB. Hampir semua peserta membawa poster bertuliskan “Jokowi Amin, Indonesia Maju,” disertai nomor urut kandidat ini yang ditulis besar-besar.

Padahal, KPU sudah mewanti-wanti peserta deklarasi agar tidak membawa atribut kampanye. Ada tiga aturan yang harus dipatuhi peserta, salah satunya, seluruh peserta karnaval jalan kaki tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye, karena sudah difasilitasi oleh KPU.

Kelakuan relawan Jokowi Amin ini, tidak hanya melanggar aturan deklarasi, tapi juga tidak beretika. Mereka telah merusak tujuan utama dari diselenggarakannya kampanye damai. Bagaimana ke depan bisa damai, jika salah satu pihak tidak memiliki niat yang tulus untuk berkompetisi dengan jujur?

Persoalan etika memang sudah menjadi masalah pelik di negeri ini. Itu karena para pemimpin bangsa kerap menampilkan kelakuan tak elok kepada rakyatnya. Kalah dalam perebutan kekuasaan, mereka dendam tujuh turunan. Tidak punya prestasi, ditutupi dengan provokasi dan mencari-cari kesalahan pemimpin terdahulu. Enggan dikritik, lancarkan politik tangan besi. Cara-cara serupa demikian yang merusak keteladanan.

Persoalan curi start ini memang bukan barang baru. Pada September tahun 2017 lalu, dalam Rapat Kerja Nasional Projo, Jokowi secara terang-terangan meminta relawannya itu untuk mulai bekerja mengkampanyekan dirinya. Padahal saat itu, tahapan pilpres belumlah dimulai.

Sebagai petahana, Jokowi semestinya bisa memberi teladan yang baik dalam berkompetisi. Bukan malah sebaliknya, kelompok dia sendiri yang sering melanggar aturan. Mentang-mentang sedang berkuasa, ia dan kelompoknya selalu saja berbuat seenaknya.

Wajar jika kemudian publik sangsi bahwa kontestasi demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Toh, sejak awal sudah terlihat, adanya niat untuk berbuat curang.

Oleh: Muhammad Fatih

2 COMMENTS

  1. Hanya mereka yg beradab yg mengenal Etika.
    Deklarasi Kampanye Damai itu kan dihadiri oleh semua pihak yg ikut Pilpres 2019. Dalam hal ini, Pasangan Jokowi+Ma’ruf Amin dan Pasangan Nomor 2 Prabowo Subianto + Sandiaga Salahuddin Uno.
    Tdk ada kepentingan Pasangan Nomor 2 untuk ikut mengkampanyekan lawannya. Mereka hadir utk Deklarasi Kampanye Damai. Bukan hadir utk ikut Kampanye yg dilakukan oleh PKB dan Projo atas pasangan yg didukung oleh Parpol dan Ormas ini. Mereka (PKB+Projo) telah manfaatkan kesempatan itu utk kampanye padahal sudah dilarang oleh KPU sebelumnya.

    Apakah ini beradab? Sama sekali tidak! Tidak Beretika dan tidak ada Kesantunan. Kalau dari awal sudah menyalah, jangan heran pada Masa Kampanye para pendukung petahana akan banyak melakukan pelanggaran. Bawaslu harus mencermati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here