Rebutan Kursi Cawapres, dari Asa Poros Ketiga hingga Gugatan ke MK

0
Rebutan Kursi Cawapres, dari Asa Poros Ketiga hingga Gugatan ke MK

Tiga bulan jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019, berbagai cara dilakukan politikus dan partai politik untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Mulai dari menggadang-gadang ingin mewujudkan poros ketiga, membentuk organisasi relawan pendukung petahana, hingga melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya relatif sama, agar dilirik menjadi calon pendamping.

Imbas penerapan aturan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara nasional, Pilpres 2019 kemungkinan besar hanya akan diikuti dua pasangan calon. Pasalnya, dukungan parpol-parpol telah terbelah menjadi dua. Mayoritas mendukung petahana, Joko Widodo (Jokowi), sisanya konsisten sebagai oposisi mengusung Prabowo Subianto. Memang ada segelintir parpol yang belum menentukan pilihan, namun hal itu hanya menunggu waktu, karena nanti mereka juga akan merapat ke salah satu kubu.

Dari sinilah pertarungan awal itu dimulai, yakni dengan rebutan jatah kursi calon wakil presiden, baik itu cawapres Jokowi maupun Prabowo. Semua parpol sadar, hanya dengan mengusung kader di pilpres, perolehan suara di pemilu legislatif bisa meningkat. Jika tidak, siap-siap saja terjerembab. Ini sebenarnya ulah mereka juga yang memaksakan berlakunya aturan presidential threshold. Mereka yang menyandera diri sendiri dengan menuruti ambisi penguasa yang berupaya mengamankan kekuasaan untuk periode kedua, dengan menjegal peluang para kandidat potensial.

Di kubu Jokowi, banyak parpol yang merasa punya andil. Karena alasan pembenaran masing-masing, mereka merasa paling berhak mengutus kader untuk mendampingi petahana. Nasdem misalnya, sebagai parpol yang pertama mendeklarasikan Jokowi sebagai capres, mereka menganggap diri sebagai terdepan. Golkar begitu pula. Selaku parpol dengan suara terbesar kedua di koalisinya, mereka beranggapan jatah cawapres sudah semestinya ada digenggaman. Toh, capres sudah berasal dari PDIP. Kedua parpol itu berlomba meraih simpati Jokowi, dengan masing-masing membentuk organisasi relawan tersendiri.

PDIP memandang sinis akan cara-cara koleganya itu. Seperti diungkapkan politikus PDIP yang merupakan bendahara Megawati Institute, Darmadi Durianto, kedua parpol itu hanya mendompleng elektabilitas Jokowi demi kepentingan raihan suara parpol. Pembentukan relawan itu dianggap tak ada gunanya bagi upaya pemenangan Jokowi. Tampaknya, parpol berlambang banteng moncong putih ini tak rela petugas partainya diklaim oleh pihak lain. Lagipula, sebagai parpol penguasa, mereka juga merasa paling berhak menentukan siapa kandidat dan pendampingnya di pilpres mendatang.

Ambisi menjadi pendamping Jokowi juga datang dari Istana Wakil Presiden. Jusuf Kalla yang sudah dua kali menjabat wapres, rupanya masih mengidam-idamkan posisi tersebut untuk ketiga kalinya. Melalui sekelompok warga yang mengaku sebagai penggemar JK, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke MK. Dalilnya, mereka merasa dirugikan secara konstitusi bila JK tidak bisa maju lagi mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.

Banyak pihak menilai peluang mereka kecil untuk menang. Sebab, aturan yang menghalangi JK untuk maju di pilpres lebih dari dua kali bukan hanya UU Pemilu, namun juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada mekanisme untuk menguji UUD. MK tidak berwenang menguji itu, kecuali ada amandemen konstitusi atau konvensi ketatanegaraan. Jadi sangat berat peluang gugatan mereka akan dikabulkan.

Di kubu Prabowo, tarik-menarik peluang kursi cawapres juga berlangsung sengit. PKS yang selama ini setia menjadi pengikut Gerindra, merasa paling berhak mendampingi pimpinan parpol sekutunya itu di pemilu. Apalagi, pada pilpres sebelumnya, mereka telah mengalah dari PAN, kolega sesama oposisi. PAN diberi jatah cawapres melalui Hatta Rajasa, meski kala itu perolehan suara PAN berada di bawah PKS. Kini PKS meminta PAN yang legowo, memberi mereka peluang untuk bertarung di pilpres, walau suara mereka berada di bawah koleganya itu.

PAN enggan menjawab harapan PKS tersebut. Mereka terus menyuarakan Zulkifli Hasan adalah capres ataupun cawapres. Bahkan sejumlah upaya sistematis mulai ditempuh untuk menaikkan posisi tawar kandidat mereka. Salah satunya dengan menggadang-gadang akan membentuk poros ketiga, poros baru di luar kubu Jokowi dan kubu Prabowo. PAN mulai mengajak Demokrat, PKB dan PPP. Bahkan baru-baru ini, parpol berlambang matahari ini menggoda Golkar untuk ikut bergabung.

Namun sejauh ini belum ada hasil nyata dari gerakan tersebut. Karena itu, agak sulit juga meyakini keseriusan PAN untuk mewujudkan poros ketiga ini. Banyak dugaan, upaya itu hanya semata untuk menaikkan posisi tawar kandidat mereka terhadap dua kubu yang bersaing, terutama bagi kubu Prabowo. Untuk hal ini, harus diakui, peluang mereka cukup besar, mengingat kader-kader yang dijagokan PKS, elektabilitasnya masih di bawah Zulkifli.

Meski begitu, sebagai rakyat, kita cukup menyayangkan, kontestasi demokrasi di negeri ini akan kembali dihiasi muka-muka lama. Yang satu petahana yang banyak dicela kinerjanya, satu lagi politikus yang tak pernah menang karena tak terlalu disuka. Sementara parpol-parpol tak mampu menghadirkan sosok pemimpin ideal yang diidamkan rakyat. Mereka hanya bisa berebut jatah kursi sebagai cawapres, demi ambisi perolehan suara tinggi di pemilihan legislatif nanti.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here