Wakil Ketua DPR Sebut Pemerintah Menunda Pengesahan RUU Terorisme

0
Wakil Ketua DPR Sebut Pemerintah Menunda Pengesahan RUU Terorisme
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebutkan tertundanya pengesahan RUU Penanggulangan Aksi Terorisme disebabkan pemerintah minta ditunda

PolitikToday – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah sinyalemen yang menyebutkan bahwa tertundanya pengesahan RUU Anti Terorisme disebabkan oleh ulah anggota DPR RI yang menunda penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tersebut. Disebutkan Agus, selama ini semua fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan terkait pasal demi pasal di RUU tersebut dan ingin segera menyelesaikannya.

“Itu enggak betul. Tidak pernah ada dalam hal ini fraksi menunda-nunda. Karena kebutuhan untuk semuanya, semua fraksi ingin revisi ini bisa selesai,” kata Agus di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut menambahkan, semua fraksi di DPR telah menyatakan sepakat untuk segera membawa revisi tersebut ke sidang paripurna. Namun, tambahnya, ketika hal itu disampaikan, justru pemerintah yang meminta menunda.

Baca juga  Setelah SBY, Kini Anis Matta Dihantam Hoaks Dukung Jokowi

“Khusus RUU ini memang pada saat penutupan masa sidang, pansus ingin paripurna keputusan. Namun pemerintah ingin tunda karena ada hal-hal yang diseragamkan frasa terorisme sehingga paripurna tidak dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai defenisi terorisme memang menjadi kendala tercapainya kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. Namun, ia optimis kesepakatan terkait definisi terorisme tersebut akan selesai pada Juni mendatang.

“Apabila sudah seragam dan sudah setuju DPR dan pemerintah saya melihat tentu menurut kami hal-hal yang menjadi keinginan pemerintah bisa diselesaikan secepatnya. Batas Juni bisa diselesaikan,” ucap Agus.

Pernyataan sebaliknya justru datang dari Presiden Joko Widodo yang mendesak parlemen segera merampungkan revisi UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga  Kata Sandi "Apel", Korupsi Kader PDI P sekaligus Wali Kota Pasuruan

Jokowi menegaskan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei. Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.

“Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu,” kata Jokowi di JIExpo, Jakarta, Senin 14 Mei 2018.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here